Demokrat: TNI, Polri, dan BIN Jangan Ikut Masuk Ke Politik Kekuasaan!

Partai Demokrat mendesak adanya penjelasan yang lengkap, terbuka, dan terkonsolidasi dari pemerintah mengenai impor senjata yang telah membuat ketegangan antar pimpinan Polri dan TNI.

Penjelasan yang diminta bukan penjelasan parsial dari masing-masing pihak, karena itu berpotensi membuat masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru.

Begitu bunyi pandangan Partai Demokrat tentang isu impor senjata dan ketegangan antara Polri dan TNI sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/10). Pernyataan Demokrat itu dilengkapi dengan tanda tangan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

Demokrat yakin, tanpa adanya upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, maka ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

"Karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut," jelas Hinca.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan bahwa konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, sering kali dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

Untuk itu, Demokrat mengimbau agar lembaga-lembaga negara, seperti TNI, Polri dan BIN tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

"Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan," sambungnya.

Kepada para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik, Demokrat mengimbau untuk tidak menarik para petinggi TNI, Polri dan BIN ke dalam politik kekuasaan, yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan. [ian]