Berita

Hinca Panjaitan/Net

Politik

Demokrat: TNI, Polri, dan BIN Jangan Ikut Masuk Ke Politik Kekuasaan!

MINGGU, 01 OKTOBER 2017 | 21:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat mendesak adanya penjelasan yang lengkap, terbuka, dan terkonsolidasi dari pemerintah mengenai impor senjata yang telah membuat ketegangan antar pimpinan Polri dan TNI.

Penjelasan yang diminta bukan penjelasan parsial dari masing-masing pihak, karena itu berpotensi membuat masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru.

Begitu bunyi pandangan Partai Demokrat tentang isu impor senjata dan ketegangan antara Polri dan TNI sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/10). Pernyataan Demokrat itu dilengkapi dengan tanda tangan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.


Demokrat yakin, tanpa adanya upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, maka ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

"Karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut," jelas Hinca.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan bahwa konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, sering kali dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

Untuk itu, Demokrat mengimbau agar lembaga-lembaga negara, seperti TNI, Polri dan BIN tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

"Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan," sambungnya.

Kepada para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik, Demokrat mengimbau untuk tidak menarik para petinggi TNI, Polri dan BIN ke dalam politik kekuasaan, yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya