Berita

Politik

Moeldoko: Kalau Semua Jenderal Berpolitik, Siapa Yang Urus Petani

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 | 08:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkapkan alasannya lebih banyak terjun ke dunia pertanian ketimbang politik. Moeldoko telah dikenal masyarakat dalam sejumlah inovasinya di bidang pertanian.

"Kalau semua seperti sekarang berpikiran politik, maka siapa yang memikirkan nasib petani? Saya lebih tertarik bagaimana nasib petani bisa kita tingkatkan," kata Moeldoko.

Hal itu dikatakan Moeldoko usai memberikan ceramah di Pesantren Mahasiswa Luhur Sumbersari, Malang, Kamis (28/9). Di Kota Apel tersebut, Moeldoko juga memberi orasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Kota Malang.


Mantan Panglima TNI ini mengatakan, setiap kali terjun ke daerah, dia selalu memberi semangat kepada para petani.

"Saya katakan tidak ada lagi petani yang berpikir miskin, kalian petani harus menjadi kaya. Bagaimana caranya? Ikuti teknologi yang kita kembangkan,” ujarnya.

Hasil teknologi pertanian Moeldoko salah satunya adalah benih M70D dan M400. Keunggulannya, M70D bisa dipanen dalam waktu 70 hari, bukan 95 hari seperti padi biasanya. Sementara padi M400 memiliki 400 butir padi setiap tangkainya, bukan 270-300 butir sebagaimana umumnya.

Mantan Wali Kota Malang, Peni Suparto, yang hadir dalam acara mengatakan pikiran-pikiran Moeldoko dalam bidang pertanian memang inovatif.

"Beliau penuh dengan pengabdian. Artinya beliau yang sudah tidak kurang suatu apapun masih memikirkan rakyat kecil. Itu yang saya anggap luar biasa. Sementara banyak pensiunan-pensiunan yang lain dari semua lini tidak ada yang berpikiran seperti itu," imbuh Peni.

Peni bercerita, dalam membina petani dengan teknologi yang dimilikinya, Moeldoko juga memberi garansi jika terjadi anomalli.

"Misalnya nanem 10 hektar, dihantam wereng habis semuanya, petani diganti," demikian Peni. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya