Berita

Politik

Moeldoko: Kalau Semua Jenderal Berpolitik, Siapa Yang Urus Petani

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 | 08:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkapkan alasannya lebih banyak terjun ke dunia pertanian ketimbang politik. Moeldoko telah dikenal masyarakat dalam sejumlah inovasinya di bidang pertanian.

"Kalau semua seperti sekarang berpikiran politik, maka siapa yang memikirkan nasib petani? Saya lebih tertarik bagaimana nasib petani bisa kita tingkatkan," kata Moeldoko.

Hal itu dikatakan Moeldoko usai memberikan ceramah di Pesantren Mahasiswa Luhur Sumbersari, Malang, Kamis (28/9). Di Kota Apel tersebut, Moeldoko juga memberi orasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Kota Malang.


Mantan Panglima TNI ini mengatakan, setiap kali terjun ke daerah, dia selalu memberi semangat kepada para petani.

"Saya katakan tidak ada lagi petani yang berpikir miskin, kalian petani harus menjadi kaya. Bagaimana caranya? Ikuti teknologi yang kita kembangkan,” ujarnya.

Hasil teknologi pertanian Moeldoko salah satunya adalah benih M70D dan M400. Keunggulannya, M70D bisa dipanen dalam waktu 70 hari, bukan 95 hari seperti padi biasanya. Sementara padi M400 memiliki 400 butir padi setiap tangkainya, bukan 270-300 butir sebagaimana umumnya.

Mantan Wali Kota Malang, Peni Suparto, yang hadir dalam acara mengatakan pikiran-pikiran Moeldoko dalam bidang pertanian memang inovatif.

"Beliau penuh dengan pengabdian. Artinya beliau yang sudah tidak kurang suatu apapun masih memikirkan rakyat kecil. Itu yang saya anggap luar biasa. Sementara banyak pensiunan-pensiunan yang lain dari semua lini tidak ada yang berpikiran seperti itu," imbuh Peni.

Peni bercerita, dalam membina petani dengan teknologi yang dimilikinya, Moeldoko juga memberi garansi jika terjadi anomalli.

"Misalnya nanem 10 hektar, dihantam wereng habis semuanya, petani diganti," demikian Peni. [ysa]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya