Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Jubir Wapres Bantah Jusuf Kalla Nunggak Pajak Di Makassar

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kabar yang menyebutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunggak pajak di Makassar dibantah.

Jurubicara Wakil Presiden, Husain Abdullah kemudian meluruskan kabar mengenai Hotel Sahid yang disebut milik Jusuf Kalla dan tengah diberi spanduk "tak bayar pajak" oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota Makassar.

"Saya perlu menjelaskan, tidak benar Pak Jusuf Kalla tidak bayar pajak atau hotel Pak Jusuf Kalla tidak membayar pajak. Karena yang dimaksud adalah Hotel Sahid Makassar. Namanya saja Hotel Sahid," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).


Namun begitu, ia membenarkan bahwa salah satu anak perusahaan Kalla Grup turut memiliki saham di hotel tersebut. Tetapi bukan pemilik saham mayoritas.

"Saham mayoritasnya milik Sahid. Pengelolaan atau manajemen Hotel Sahid sepenuhnya di bawah tanggung jawab Sahid Hotel Group, termasuk urusan keuangan," jelasnya.

Husain menjelaskan bahwa Jusuf Kalla semenjak menjabat sebagai pejabat negara sudah melepaskan diri dari manajemen Kalla Grup.

"Pak JK sendiri sejak menjabat sebagai menteri sudah melepaskan dari manajemen Kalla Group. Kalla Group adalah pembayar pajak terbesar di Sulsel. Sedangkan Pak JK hampir setiap tahun dinobatkan sebagai pembayar pajak teladan," tegasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya