RMOL. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bencana alam erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali yang saat ini masuk tahap siaga.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) tentang antisipasi erupsi Gunung Agung dan percepatan penanganan pengungsi Sinabung di kantor Kemenko PMK, Jakarta (Kamis, 28/9).
Pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi ini diantaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Bupati Karo Terkelin Brahmana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
"Penanganan segala hal yang terkait dengan erupsi Gunung Agung sudah terus disiapkan, walaupun belum diketahui berapa lama bencana ini akan terjadi. Namun persiapan kita terus dilakukan," kata Puan.
Puan menjelaskan, dalam penanganan erupsi Gunung Agung ini sudah dilakukan koordinasi dengan baik. Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menyiapkan dirinya untuk menampung pengungsi yang masih terus bertambah.
"Semua kementerian/lembaga juga telah menyatakan siap membantu menangani, misalnya dalam urusan makanan, kesehatan, dan sarana dasar bagi mengungsi. Bahkan ada juga pengurusan ternak pengungsi yang ditinggalkan," jelas Puan.
Puan menambahkan bahwa antisipasi juga diberikan untuk urusan sekolah bagi anak-anak. Sejauh ini sudah dibuat skenario apakah nanti sekolah pagi saja, siang saja, atau sore. Bahkan jika dibutuhkan, akan disiapkan tenda darurat buat proses belajar mengajar.
"Ini masih berupa antisipasi dan skenario-skenario karena kondisinya saat ini alhamdulillah masih baik dan dalam status siaga. Kita harap tentu tidak sampai darurat walaupun semua sudah kita antisipasi," imbuhnya.
Puan meminta agar semua kepala daerah membuat langkah-langkah sistematis dan bisa memberikan penjelasan dini kepada masyarakat. Misalnya kapan saat mengungsi, kapan bisa kembali dan sebagainya. Karena itu, lanjut Puan, harus ada koordinasi yang baik antar instansi seperti BNPB, Pemerintah Daerah, kemenerian/lembaga, termasuk para relawan.
Terkait dengan percepatan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung, Menko PMK meminta agar Kementerian/Lembaga dan Pemda lebih fokus menyediakan lahan alternatif untuk relokasi pengungsi. Hal ini penting mengingat korban erupsi Gunung Sinabung masih banyak yang tinggal di posko pengungsian.
Ada tiga tahap dalam penanganan bencana 2013 itu dan sekarang tinggal penanganan yang terakhir, di mana sudah disiapkan tanah buat relokasi di daerah Siosar seluas 480 Hektar.
"Soal tanah ini tinggal butuh izin dari Pemkab Karo dan Pemprov Sumut juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tanah relokasi ini akan dipergunakan untuk pertanian, bukan untuk permukiman sehingga tidak mengganggu lingkungan," jelas Puan.
Di satu sisi batas akhir pelaksanaan rencana aksi penanganan korban pengungsi erupsi Sinabung adalah pada 31 Desember 2017.
[ysa]
