Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Usulan Luhut Panjaitan Bisa Bikin Jokowi Gagal Jadi Presiden Lagi

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 00:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nasib buruk bakal menimpa Presiden Joko Widodo. Dia tidak bisa menjadi presiden dua periode karena tidak akan terpilih jika maju dalam Pilpres 2019.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani) Sya'roni dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Menurut Sya'roni, nasib Jokowi di Pilpres 2019 akan sama seperti dialami Megawati Soekarnoputri saat Pilpres 2004. Jokowi akan terseok dan tidak akan memenangkan Pilpres mendatang jika pemerintahan yang dipimpinnya saat ini mengeluarkan kebijakan menjual BUMN seperti diusulkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.


Usul tersebut disampaikan Luhut menyoal dominasi BUMN dalam ekonomi dalam negeri. Luhut berpandangan salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Karenanya, salah satu solusi yang ditawarkan Luhut ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

"Bila membuka lembar sejarah Pilpres 2004, diantara faktor kekalahan Megawati-Hasyim Muzadi dari SBY-JK adalah karena kebijakan menjual BUMN dan aset negara. Saat Megawati berkuasa, kebijakannya menjual BUMN dan aset bangsa menuai kritik besar dari rakyat, sehingga pada saat Pilpres 2004 rakyat menghakiminya dengan tidak memilihnya kembali," jelas Sya'roni.

Tentu saja, tambah Sya'roni, imbas buruk juga akan dinikmati PDIP di Pileg mendatang jika usul Luhut dilaksanakan. Berkaca pada Pileg 2004, kebijakan swastanisasi dan asingisasi oleh Megawati membuat PDIP dianggap bukan partai wong cilik. PDIP pun ketika itu harus puas di urutan kedua, sementara peraih kursi terbanyak dimenangkan oleh Partai Golkar.

"Jika kebijakan (menjual BUMN) ini mau diulang kembali, ini sama halnya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Jika nanti PDIP dan Jokowi kalah dalam Pemilu dan Pilpres 2019, maka akan mudah mencari penyebabnya," tukas Sya'roni. [ian]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya