Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Usulan Luhut Panjaitan Bisa Bikin Jokowi Gagal Jadi Presiden Lagi

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 00:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nasib buruk bakal menimpa Presiden Joko Widodo. Dia tidak bisa menjadi presiden dua periode karena tidak akan terpilih jika maju dalam Pilpres 2019.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani) Sya'roni dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Menurut Sya'roni, nasib Jokowi di Pilpres 2019 akan sama seperti dialami Megawati Soekarnoputri saat Pilpres 2004. Jokowi akan terseok dan tidak akan memenangkan Pilpres mendatang jika pemerintahan yang dipimpinnya saat ini mengeluarkan kebijakan menjual BUMN seperti diusulkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.


Usul tersebut disampaikan Luhut menyoal dominasi BUMN dalam ekonomi dalam negeri. Luhut berpandangan salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Karenanya, salah satu solusi yang ditawarkan Luhut ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

"Bila membuka lembar sejarah Pilpres 2004, diantara faktor kekalahan Megawati-Hasyim Muzadi dari SBY-JK adalah karena kebijakan menjual BUMN dan aset negara. Saat Megawati berkuasa, kebijakannya menjual BUMN dan aset bangsa menuai kritik besar dari rakyat, sehingga pada saat Pilpres 2004 rakyat menghakiminya dengan tidak memilihnya kembali," jelas Sya'roni.

Tentu saja, tambah Sya'roni, imbas buruk juga akan dinikmati PDIP di Pileg mendatang jika usul Luhut dilaksanakan. Berkaca pada Pileg 2004, kebijakan swastanisasi dan asingisasi oleh Megawati membuat PDIP dianggap bukan partai wong cilik. PDIP pun ketika itu harus puas di urutan kedua, sementara peraih kursi terbanyak dimenangkan oleh Partai Golkar.

"Jika kebijakan (menjual BUMN) ini mau diulang kembali, ini sama halnya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Jika nanti PDIP dan Jokowi kalah dalam Pemilu dan Pilpres 2019, maka akan mudah mencari penyebabnya," tukas Sya'roni. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya