Berita

Yudi Latif/Net

Politik

Yudi Latif Dukung Tesis Megawati Soal Pendidikan

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 23:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keputusan Universitas Negeri Padang (UNP) yang menganugerahi gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mendapat apresiasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

 Apalagi gelar itu diberikan untuk bidang politik pendidikan yang memang perlu lebih dibenahi di Indonesia.

"Penghargaan ini patut diapresiasi. Karena problem di Indonesia utamanya memang masalah politik pendidikan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, usai mengikuti upacara penganugerahan di UNP, Padang (Rabu, 27/9).


Di zaman kolonial saja, ungkap Yudi, kecerdasan orang Indonesia luar biasa. Karena politik pendidikannya sangat mendukung, dimana ada Balai Pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎ Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Padahal, jelasnua, Konstitusi sudah mengamantkan agar politik yang ada harus memberi ruang bagi pengembangan keecerdasan. Selama ini, Negara mundur di bidang itu, dan sedang dibereskan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau negara membangun politik pendidikan yang bagus, yang akan berkembang adalah kita ini makin cerdas," kata Yudi.

Secara khusus, Yudi juga mendukung tesis Megawati bahwa pendidikan harus membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kata Yudi, yang mempertemukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam adalah Pancasila. Apabila Pancasila tak dijalankan, maka bangsa Indonesia akan menjadi layaknya cermin yang jatuh ke lantai dan pecah.

"Manakala nilai Pancasila tak diajarkan, Indonesia sebagai bangsa majemuk itu seperti cermin pecah lalu jatuh berkeping. Setiap orang akan melihat Indonesia dari kepingannya masing-masing. Sehingga kehilangan imajinasi kebersamaan sebagai bangsa," demikian Yudi Latif. [ysa]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya