Berita

Yudi Latif/Net

Politik

Yudi Latif Dukung Tesis Megawati Soal Pendidikan

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 23:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keputusan Universitas Negeri Padang (UNP) yang menganugerahi gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mendapat apresiasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

 Apalagi gelar itu diberikan untuk bidang politik pendidikan yang memang perlu lebih dibenahi di Indonesia.

"Penghargaan ini patut diapresiasi. Karena problem di Indonesia utamanya memang masalah politik pendidikan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, usai mengikuti upacara penganugerahan di UNP, Padang (Rabu, 27/9).


Di zaman kolonial saja, ungkap Yudi, kecerdasan orang Indonesia luar biasa. Karena politik pendidikannya sangat mendukung, dimana ada Balai Pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎ Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Padahal, jelasnua, Konstitusi sudah mengamantkan agar politik yang ada harus memberi ruang bagi pengembangan keecerdasan. Selama ini, Negara mundur di bidang itu, dan sedang dibereskan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau negara membangun politik pendidikan yang bagus, yang akan berkembang adalah kita ini makin cerdas," kata Yudi.

Secara khusus, Yudi juga mendukung tesis Megawati bahwa pendidikan harus membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kata Yudi, yang mempertemukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam adalah Pancasila. Apabila Pancasila tak dijalankan, maka bangsa Indonesia akan menjadi layaknya cermin yang jatuh ke lantai dan pecah.

"Manakala nilai Pancasila tak diajarkan, Indonesia sebagai bangsa majemuk itu seperti cermin pecah lalu jatuh berkeping. Setiap orang akan melihat Indonesia dari kepingannya masing-masing. Sehingga kehilangan imajinasi kebersamaan sebagai bangsa," demikian Yudi Latif. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya