Berita

Yudi Latif/Net

Politik

Yudi Latif Dukung Tesis Megawati Soal Pendidikan

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 23:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keputusan Universitas Negeri Padang (UNP) yang menganugerahi gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mendapat apresiasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

 Apalagi gelar itu diberikan untuk bidang politik pendidikan yang memang perlu lebih dibenahi di Indonesia.

"Penghargaan ini patut diapresiasi. Karena problem di Indonesia utamanya memang masalah politik pendidikan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, usai mengikuti upacara penganugerahan di UNP, Padang (Rabu, 27/9).


Di zaman kolonial saja, ungkap Yudi, kecerdasan orang Indonesia luar biasa. Karena politik pendidikannya sangat mendukung, dimana ada Balai Pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎ Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Padahal, jelasnua, Konstitusi sudah mengamantkan agar politik yang ada harus memberi ruang bagi pengembangan keecerdasan. Selama ini, Negara mundur di bidang itu, dan sedang dibereskan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau negara membangun politik pendidikan yang bagus, yang akan berkembang adalah kita ini makin cerdas," kata Yudi.

Secara khusus, Yudi juga mendukung tesis Megawati bahwa pendidikan harus membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kata Yudi, yang mempertemukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam adalah Pancasila. Apabila Pancasila tak dijalankan, maka bangsa Indonesia akan menjadi layaknya cermin yang jatuh ke lantai dan pecah.

"Manakala nilai Pancasila tak diajarkan, Indonesia sebagai bangsa majemuk itu seperti cermin pecah lalu jatuh berkeping. Setiap orang akan melihat Indonesia dari kepingannya masing-masing. Sehingga kehilangan imajinasi kebersamaan sebagai bangsa," demikian Yudi Latif. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya