Berita

Yudi Latif/Net

Politik

Yudi Latif Dukung Tesis Megawati Soal Pendidikan

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 23:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keputusan Universitas Negeri Padang (UNP) yang menganugerahi gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mendapat apresiasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

 Apalagi gelar itu diberikan untuk bidang politik pendidikan yang memang perlu lebih dibenahi di Indonesia.

"Penghargaan ini patut diapresiasi. Karena problem di Indonesia utamanya memang masalah politik pendidikan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, usai mengikuti upacara penganugerahan di UNP, Padang (Rabu, 27/9).


Di zaman kolonial saja, ungkap Yudi, kecerdasan orang Indonesia luar biasa. Karena politik pendidikannya sangat mendukung, dimana ada Balai Pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎ Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Padahal, jelasnua, Konstitusi sudah mengamantkan agar politik yang ada harus memberi ruang bagi pengembangan keecerdasan. Selama ini, Negara mundur di bidang itu, dan sedang dibereskan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau negara membangun politik pendidikan yang bagus, yang akan berkembang adalah kita ini makin cerdas," kata Yudi.

Secara khusus, Yudi juga mendukung tesis Megawati bahwa pendidikan harus membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kata Yudi, yang mempertemukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam adalah Pancasila. Apabila Pancasila tak dijalankan, maka bangsa Indonesia akan menjadi layaknya cermin yang jatuh ke lantai dan pecah.

"Manakala nilai Pancasila tak diajarkan, Indonesia sebagai bangsa majemuk itu seperti cermin pecah lalu jatuh berkeping. Setiap orang akan melihat Indonesia dari kepingannya masing-masing. Sehingga kehilangan imajinasi kebersamaan sebagai bangsa," demikian Yudi Latif. [ysa]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya