Jika selama ini mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tanah Air hanya diam melihat penyelewengan dan ketidakmampuan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, kini mereka sudah siuman.
Pertemuan nasional di Jakarta untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-JK sudah diagendakan. Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (AMPERA) yang merupakan kumpulan BEM se-Jakarta Raya juga mengkonsolidasikan diri untuk melakukan evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Koordinator Ampera Donny Manurung menyampaikan, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat sarat dengan ketidaksinkronan janji dengan kinerja.
"Janji-janji Jokowi telah jauh panggang dari api. Kebanyakan omong kosongnya. Ini yang harus kita evaluasi. Mahasiswa sudah cukup lama tertidur di era ini, saatnya bangun dan siuman atas semua kondisi ini," tutur Donny Manurung di Jakarta, Rabu (27/9).
Menurut Ketua BEM Universitas Mpu Tantular ini, di kampusnya telah diagendakan pertemuan mahasiswa BEM pada Sabtu, 30 September 2017. Kegiatan ini untuk konsolidasi sekaligus memulai gerakan evaluasi terhadap Pemerintahan Jokowi.
Dia mengkritisi sejumlah mahasiswa BEM yang malah mempersiapkan agenda perkemahan mahasiswa di Jakarta. Sementara, katanya dia, ada sejumlah persoalan riil yang saat ini sedang dihadapi Indonesia sangat jelas di depan mata.
Mulai dari terjadinya perlambatan gerak perekonomian bagi masyarakat, yang ditandai dengan matinya sektor UMKM, terjadinya kegaduhan politik dengan dimunculkannya isu-isu tak jelas seperti isu-isu benturan sosial dan radikalisme serta komunisme, yang menurut hematnya ini semua hanya akal-akalan penguasa yang mengalihkan perhatian agar kegagalan rejim ini tidak dikritisi.
"Kemana perginya wahai kalian kawan-kawanku? Masihkah kau pegang idealismemu? Atau sedang menikmati hangatnya tenda Perkemahan? Apakah kalian sudah berdamai dengan para penguasa? Relakah kalian kemerdekaan berfikir dan memberikan pendapat direnggut? Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan dalam membangun dan menjaga bangsa ini. Hari ini Indonesia sedang berada dalam keaadan yang sangat kacau," tutur Donny.
Lebih lanjut, Donny menyampaikan, persoalan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai, dengan tidak tegasnya pemerintah dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara, menjadi gambaran nyata bahwa Indonesia sengaja disibukkan untuk hal-hal yang tak berguna.
"Belum lagi, maraknya isu SARA, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia juga terus terpuruk, berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2016," ujarnya.
Persoalan rakyat lainnya yang digantung-gantung, lanjut Donny, yakni tidak tuntasnya Reforma Agraria, tidak seimbangnya pembangunan dengan anggaran negara yang tersedia.
"Kegagalan paket kebijakan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh Jokowi, lambatnya penyelesaian dan penuntasan kasus HAM seperti yang tertuang dalam janji-janji Jokowi, hancurnya martabat bangsa dimata dunia internasional dalam pelaksanaan Sea Games," ujarnya.
Yang juga fatal dari kebijakan rejim Jokowi ini, lanjut dia, Indonesia gagal membangun industri nasional, Indonesia gagal membangun kapasitas buruh/pekerja nasional. "Banyak tenaga kerja dari luar negeri, khususnya dari Cina, yang merenggut lapangan kerja Indonesia," ujarnya.
Dari evaluasi mahasiswa, kata Donny, Jokowi juga gagal membangun sistem pendidikan yang sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.
"Gagal membangun kesehatan masyarakat, gagal mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Lalu apa lagi yang masih diagung-agungkan dari rejim ini? Jangan mau direnggut kebebasan kita hanya dengan hangatnya tenda Perkemahan," tuturnya.
Saat ini, kata dia, merebak isu bahwa penguasa sedang gemetar dan mencoba membungkam kemerdekaan mahasiswa dengan akan diadakannya jambore yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.
"Kegiatan ini terindikasi untuk mengkanalisasi mahasiswa agar berhenti melakukan gerakan massa pada Oktober mendatang," kata Donny.
Untuk itu, lanjut dia, mahasiswa dan BEM serta masyarakat Indonesia harus bersatu padu melakukan gerakan mengkritisi rejim Jokowi-JK.
"Untuk itu, kita harus konsolidasi dan menyatukan gerakan ini melakukan evaluasi yang efektif terhadap pemerintahan Jokowi," pungkas Donny.
[san]
