. Politik pendidikan Indonesia harus merupakan suatu jalan pembebasan, yang tidak hanya berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu dan memiliki daya saing. Pendidikan dibutuhkan untuk melahirkan manusia yang berkarakter, bersikap kritis dan memperjuangkan ilmu tidak hanya untuk ilmu.
Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Negeri Padang (Rabu, 27/9).
"Politik pendidikan yang berorientasi pembangunan mental dan karakter bangsa, nation and character building, menjadi hal krusial dalam dunia pendidikan kita,: ungkap Megawati, yang diberikan gelar doktor karena dinilai sebagai pelopor lahirnya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut Megawati, para pendiri bangsa sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik. Mereka percaya bahwa pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi, wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah. Dan science based policy, bukan dimaknai teknokratis semata.
Pada tahun 1959, sambung Megawati, sebuah perencanaan pembangunan yang ilmiah untuk Indonesia mulai diperkenalkan oleh Bung Karno, bernama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Perencanaan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari perguruan tinggi.
"Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa ternyata politik pembangunan pun harus berbasis pada pengetahuan," ungkapnya.
Megawati menekankan, agar jelas tujuan, target dan sasaran, maka kebijakan pembangunan tidak boleh berdasarkan asumsi. Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuan yang tetap berorientasi dan didedikasikan pada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri, serta berkontribusi dalam membangun tata dunia baru yang lebih berkeadilan.
Megawati mengaku selalu memperjuangkan agar kampus menjadi center of science. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi pembangunan. Namun, kampus pun harus menghasilkan riset-riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan.
"Tentu saja, salah satu syarat pentingnya adalah politik legislasi dan politik anggaran terkait riset harus menjadi prioritas, sekaligus politik tetap negara. Harus kita ingat, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi negara maju, jika tidak berfokus pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar kebijakan pembangunan," tegas Mega.
Megawati memimpikan Indonesia memiliki Lembaga Riset Nasional, seperti yang pernah dirintis Bung Karno. Lembaga Riset Nasional yang mengkonsolidasikan keseluruhan riset tidak hanya di lembaga riset negara, tetapi juga swasta.
Di negara-negara maju, sambung Megawati lagi, terdapat konektivitas yang kuat antara perguruan tinggi dan lembaga riset negara. Sehingga universitas dan perguruan tinggi pada akhirnya menjadi salah satu pilar penting, yang berkontribusi besar pada kemajuan rakyat, bangsa dan negara. Civitas akademika bukan mereka yang duduk di menara gading. Universitas bukan untuk menghasilkan manusia yang hanya disibukkan dengan alam pemikiran dan ide ilmiah.
"Bagi saya, ilmu hanya akan menjadi ilmu jika bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya berkomitmen untuk berjuang bersama civitas akademika Indonesia, termasuk yang berada di Universitas Negeri Padang untuk terus mendorong politik pendidikan yang dapat melahirkan akademisi-akademisi organik," demikian Megawati.
[ysa]
