Berita

Politik

Megawati: Politik Pembangunan Harus Berbasis Pengetahuan

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 14:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Politik pendidikan Indonesia harus merupakan suatu jalan pembebasan, yang tidak hanya berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu dan memiliki daya saing. Pendidikan dibutuhkan untuk melahirkan manusia yang berkarakter, bersikap kritis dan memperjuangkan ilmu tidak hanya untuk ilmu.

Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Negeri Padang (Rabu, 27/9).

"Politik pendidikan yang berorientasi pembangunan mental dan karakter bangsa, nation and character building, menjadi hal krusial dalam dunia pendidikan kita,: ungkap Megawati, yang diberikan gelar doktor karena dinilai sebagai pelopor lahirnya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Menurut Megawati, para pendiri bangsa sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik. Mereka percaya  bahwa pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi, wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah. Dan science based policy, bukan dimaknai teknokratis semata.

Pada tahun 1959, sambung Megawati, sebuah perencanaan pembangunan yang ilmiah untuk Indonesia mulai diperkenalkan oleh  Bung Karno, bernama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Perencanaan pembangunan tersebut merupakan  hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari perguruan tinggi.

"Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa ternyata politik pembangunan pun harus berbasis pada pengetahuan," ungkapnya.

Megawati menekankan, agar jelas tujuan, target dan sasaran, maka  kebijakan pembangunan tidak boleh berdasarkan asumsi. Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuan yang tetap berorientasi dan didedikasikan pada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri, serta berkontribusi dalam membangun tata dunia baru yang lebih berkeadilan.

Megawati mengaku selalu memperjuangkan agar kampus  menjadi center of science. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi pembangunan. Namun, kampus pun harus menghasilkan riset-riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan.

"Tentu saja, salah satu syarat pentingnya adalah politik legislasi dan politik anggaran terkait riset harus menjadi prioritas, sekaligus politik tetap negara. Harus kita ingat, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi negara maju, jika tidak berfokus pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar kebijakan pembangunan," tegas Mega.

Megawati memimpikan Indonesia memiliki Lembaga Riset Nasional, seperti yang pernah dirintis Bung Karno. Lembaga Riset Nasional yang mengkonsolidasikan keseluruhan riset tidak hanya di lembaga riset negara, tetapi juga swasta.

Di negara-negara maju, sambung Megawati lagi, terdapat konektivitas yang kuat antara perguruan tinggi dan lembaga riset negara. Sehingga universitas dan perguruan tinggi pada akhirnya menjadi salah satu pilar penting, yang berkontribusi besar pada kemajuan rakyat, bangsa dan negara. Civitas akademika bukan mereka yang duduk di menara gading. Universitas bukan untuk menghasilkan manusia yang hanya disibukkan dengan alam pemikiran dan ide ilmiah.

"Bagi saya, ilmu hanya akan menjadi ilmu jika bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya berkomitmen untuk berjuang bersama civitas akademika Indonesia, termasuk yang berada di Universitas Negeri Padang untuk terus mendorong politik pendidikan yang dapat melahirkan akademisi-akademisi organik," demikian Megawati. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya