. Entitas politik terkecil adalah keluarga. Begitu pula dengan pendidikan, juga dimulai dari dalam keluarga.
Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Negeri Padang (Rabu, 27/9).
Gelar doktor ini diberikan kepada Megawati sebab dianggap sebagai pelopor lahirnya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Megawati merasa sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik langsung Bung Karno. Definisi politik yang paling hakiki menurut Bung Karno adalah cara mengabadikan diri bagi kepentingan orang banyak. Maksudnya, membuat diri memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak berorientasi pada diri sendiri.
"Dalam politik, saya menyebutnya politik berwajah dan berjiwa kemanusiaan, yaitu politik humanis. Politik sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia," ungkap Megawati.
Politik, sambung Megawati, sejatinya adalah jalan untuk mewakafkan hidup agar bermanfaat bagi orang lain, bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Hal senada diajarkan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain.
"Itulah keyakinan dan jalan politik yang saya pilih, baik sebagai seorang muslim, maupun sebagai seorang politisi. Oleh sebab itu, di dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan, kebahagian kita bukan pada saat dekat dengan kekuasaan, namun saat kita menangis dan tertawa bersama rakyat," tegas Megawati.
Menurut Megawati, mazhab politik humanis pasti berseberangan dengan mazhab politik, yang istilahnya dipopulerkan filsuf Thomas Hobes, sebagai homo homini lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Dalam ranah politik prakteknya dapat dijumpai melalui perilaku para aktor politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan.
"Seperti, memfitnah dan melakukan pembunuhan karakter secara sistematis. Bahkan, mereka anggap sebuah kewajaran, lumrah dan sah-sah saja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap lawan atau penghalang," tegas Megawati.
Ilmu pengetahuan yang ditanamkan melalui pendidikan, sambung Megawati, jelas tidak berdiri sendiri. Selalu ada relasi antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan filsuf Prancis Michel Foucoult bahwa kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa.
Di balik ilmu pengetahuan selalu ada ideologi politik. Contohnya, sejarah kolonial Belanda yang semakin menancapkan kekuasaannya di Hindia Belanda dengan politik etis, yang juga dijalankan melalui bidang pendidikan.
"Politik etis atau politik balas budi dimulai pada tahun 1901, yang seolah membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Padahal, maksud politik yang sebenarnya adalah agar kolonialisme tetap bertahan, dengan diperkuat oleh tenaga cakap pribumi yang dibayar dengan murah," demikian Megawati.
[ysa]
