Ketua MPR Minta Tata Cara Pilkada Dikaji Ulang

Ketua MPR Zulkifli Hasan turut prihatin atas penangkapan lima kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa minggu terakhir.

"Aduh saya sedih. Habislah kita kalau begini terus. Mau siapa lagi. Masa dua minggu lima (OTT). Habis kalau begini terus," kata Zulkifli disela resepsi pernikahan putranya, Ray Zulham Faras di Hotel Raffles, Setia Budi, Jakarta, Minggu (24/9).

Untuk itu, ia mengimbau agar pemerintah mengkaji ulang proses pemilihan kepala daerah, baik UU Pilkada maupun tata caranya. Sehingga penangkapan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi bisa diminimalisir.

"Saya melihat, kita harus lihat secara menyeluruh pilkada ini. Kalau pilkada kita terus begini, habis nanti kita kena OTT. Karena kita kaji UU-nya, apakah peraturannya, apakah tata caranya, kita kaji," ucap ketua umum PAN tersebut.

Kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK di antaranya Walikota Tegal Siti Mashita pada 29 Agustus, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen pada 13 September, Walikota Batu Eddy Rumpoko pada 15 September, dan terakhir Walikota Cilegon Iman Ariyadi pada 22 September.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan, berdasarkan hasil audit KPK per Juni lalu, sepanjang 2017 telah ada 78 kepala daerah yang dicokok KPK.

"Itu baru sampai bulan Juni kemarin, belum ditambah sama yang baru-baru ini ditangkap," ucap Laode saat melakukan sosialisasi Kader Partai Politik berintegritas di Kantor DPP PKS, Rabu (20/9) lalu. [ian]