Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Kata Jubir Demokrat, Manuver Politik Panglima Menabrak UU TNI

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2017 | 15:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Manuver politik yang ditunjukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menabrak batas kepatutan maupun UU.

Begitu kata Jurubicara Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (24/9).

Rachland menyebut bahwa sikap Panglima yang membocorkan data intelijen tentang institusi di luar TNI yang hendak membeli 5 ribu pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi merupakan indikasi manuver yang menabrak batas kepatutan. Apalagi, saat itu Gatot menegaskan akan menyerbu institusi tersebut.


"Ia juga mengancam akan menyerbu Polisi, 'jika polisi membeli senjata untuk menembak tank'," kata Rachland yang menukil pernyataan Jenderal Gatot saat acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu.

Menurutnya, Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelejen, apalagi yang sensitif, kepada publik. Panglima seharunya melapor ke Presiden atau DPR.

"Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya," tegasnya.

Namun demikian, kesalahan yang paling fundamental adalah pernyataan Panglima yang mengancam akan menyerbu institusi di luar TNI yang mengimpor senjata tersebut.

Rachland menjelaskan bahwa dalam prinsip democratic accountability, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Karena, kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik.

"Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh Presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi," tegas Wasekjen Demokrat itu.  

UU TNI yang kini berlaku menegaskan bahwa kedudukan TNI berada di bawah Presiden dan pengerahan kekuatan TNI adalah kewenangan Presiden. Artinya, sikap Gatot yang akan menyerbu institusi pegimpor 5 ribu senjata itu telahmelampaui kewenangan dan melanggar UU.

"Ia tidak boleh mengeluarkan ancaman demikian karena seharusnya ia sadar dan patuh bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Presiden atas persetujuan DPR. Politik TNI harus selamanya politik negara, bukan politik Panglima TNI," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya