Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: OTT KPK Skandal Menipu Rakyat Terbesar Di Indonesia

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2017 | 11:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku semakin yakin bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan sebuah skandal menipu rakyat yang paling besar di Indonesia.  

Ia menjelaskan bahwa di Indonesia tidak boleh ada hukum yang berlaku tanpa ada definisi dan ketentuannya dalam UU dan hukum Indonesia. Sementara OTT KPK bertentangan dengan ketentuan dalam UU.

"Makin hari saya temukan bahwa OTT KPK adalah skandal menipu rakyat paling besar di Indonesia," terangnya dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Minggu (24/9).


Fahri berujar, jika pada zaman Jahiliah sebuah yang semakin populer justru dimitoskan, maka OTT telah jadi mitos.

"Kata itu disebut dan diulang-ulang, tanpa berani melakukan kritik dan pencarian makna. Makin hari makin keramat," jelasnya.

Dalam masyarakat berpengetahuan, justru sebuah konsep yang menarik akan dibedah dan diteliti secara ilmiah. Sehingga konsep tersebut menjadi ilmiah, rasional, jelas, dan dapat diterangkan.

"Apalagi apabila konsep itu dalam negara. Maka tidak boleh ada mitos. Negara adalah organisasi rasional," urainya.

Menurutnya, semakin lama, mitos tentang OTT KPK semakin dibangun. Termasuk oleh para cendekiawan yang karakternya lemah.

Ia kembali menjelaskan bahwa OTT tidak ada sama sekali dalam dokumen hukum Indonesia. Dalam KUHAP yang ada adalah kata 'tertangkap tangan;

"Kata operasi tidak ada, tangkap tangan juga tidak ada. Kata tangkap tidak berdiri sendiri," jelasnya

Fahri meminta masyarakat mencerna KUHAP pasal 1 butir 18 hingga 21 yang mengatur tentang tertangkap tangan secara bahasa. Sebelum kemudian kata itu dipahami secara hukum.

"Sebab suatu kata atau konsep dapat memiliki makna bahasa yang longgar tapi secara hukum dia harus presisi," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya