Gatot Nurmantyo/Puspen TNI
Pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membingungkan dan dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, 5 ribu pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4 -5 batalyon tempur. Jadi, sambung TB Hasanuddin, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.
"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN) . Nah, ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?" tanya Kang TB, begitu sapaan akrab mantan Sekretaris Militer tersebut kepada redaksi, Minggu (24/9).
TB Hasanuddin menambahkan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat, tapi sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.
"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, kepala BIN, dan Menkopolhukam .
Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," terangnya.
TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis infomrasi sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.
"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkas TB Hasanuddin.
Sebelumnya, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia.
Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
[wid]
