Kepolisian mengajukan anggaran sebesar Rp 975 miliar untuk membentuk Detasemen Khusus Anti Korupsi.
Karopenmas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, jumlah itu masih terbilang kecil, karena dialokasikan ke seluruh jajaran di Indonesia.
"Jadi, anggaran Rp 975 milliar itu untuk operasional di tingkat Mabes Polri sampai ke polda yang ada di seluruh Indonesia, jadi dari sabang sampai merauke. Kelihatan besar tapi kalau sudah dibagi ke masing-masing polda kecil," jelasnya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Jumat, 22/9).
Nantinya, menurut Rikwanto, alokasi dana dilakukan sesuai indeks penanganan kasus di setiap kepolisian daerah.
"Jadi, dalam menangani kasus itu ada indeks biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional. Mungkin standarnya nanti akan disamakan dengan KPK (Komisi Pmeberantasan Korupsi)," ujarnya.
Umumnya biaya operasional penanganan kasus diklasifikasikan sesuai tingkatan, yakni kasus berskala ringan, sedang, dan berat.
"Berat itu bisa puluhan juta, sedang belasan juta dan ringan hanya jutaan. Namun kalau penanganan kasus korupsi seperti KPK biayanya bisa sampai Rp 100 juta," demikian Rikwanto.
[wah]
