RMOL. Hingga saat ini Partai Golkar belum pernah secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan Pilkada Jawa Barat.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan penjelasan perihal beredarnya surat rekomendasi yang menetapkan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien. Namun demikian, Idrus tidak membantah perihal isi di surat tersebut yakni SK yang menetapkan duet Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien.
Idrus menyampaikan bahwa bahwa Partai Golkar dalam menentukan paslon yang diusung pada setiap pilkada telah diatur dalam juklak tentang Pilkada. Di situ diatur prinsipnya Partai Golkar mengedepankan kader, apalagi kalau itu pengurus. Tetapi karena Golkar ingin memenangkan pilkada-pilkada yang ada sebagaiamana 2017 lalu kita memang nomor satu dibanding dengan parpol lain, maka Golkar akan memperhatikan secara sunguh-sungguh bagaimana aspirasi rakyat dan bagaimana elektablitas calon-calon yang ada.
"Terkait kasus Jawa Barat, memang selama ini berdasarkan survei-survei yang ada maka ada tiga besar yang hampir bersamaan dari seluruh survei. Memang yang pertama nomor satu Ridawan Kamil, Dedy Mizwar (kedua) dan ketiga Dedi Mulyadim" kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (22/9).
Dengan memperhatikan ini, sambungnya, maka timbul berbagai macam opsi-opsi simulasi. Artinya pernah suatu ketika Golkar mensimulasikan Ridwan dengan Dedi Mulyadi, tapi rupanya opsi ini enggak sampai pada sebuah kesepakatan. Sehingga muncul lagi misalkan Dedo dengan salah satu parpol lain.
"Ini juga enggak capai kesepakatan. Lalu muncul lagi simulasi lain bagaimana misalkan RK dengan Daniel Muttaqien," sambungnya.
"Ini simulasi-simulasi yang ada. Tetapi sampai pada kesimpulan, bahwa dari seluruh opsi-opsi yang ada kita tentu nanti kita akan melakukan pilihan. Nah pilihan ini tentu dilakukan melaui satu rapat yang dilakukan yang namanya rapat tim pilkada pusat. Dan jika ada maslaah baru kita konsultasikan ke ketum," tambah Idrus.
Terkait beredarnya SK, Idrus menyampaikan bahwa tidak mungkin Golkar mengeluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor surat, dan tanpa tanggal.
"Sehingga dengan demikian, bahwa sampai pada hari ini, DPP belum mengeluarkan secara resmi tetang pasangan yang diusung Golkar di Jabar. Karena dari simulasi-simulasi yang ada sebelumnya, itu perlu rapat dan konsultasi dengan ketum Partai Golkar. Nah kita belum sempat konsultasikan tapi tiba sakit," terangnya.
Jadi, lanjut Idrus, pihaknya akan menunggu bagaimana konsultasi dengan Ketum atau memang sudah bisa diputuskan dalam rapat tim pilkada pusat yang tentu juga akan dihadiri oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jabar.
Soal adanya tandatangan di surat yang beredar, Idrus juga tidak menjawab secara tegas.
"Ya saya katakan tadi itu kita tidak dalam posisi memberikan penjelasan karena memang belum secara resmi kita keluarkan surat," ungkapnya.
[ysa]
