Berita

Logo Bamusi/Net

Politik

PP Bamusi: Perdebatan Soal PKI Harus Bermartabat Dan Akademis

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Pemutaran ulang film G30S/PKI telah digunakan oleh sebagian kelompok dan politisi untuk memaksakan kebenaran isi film tersebut sebagai sebuah kebenaran sejarah.

Begitu kata Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) Mahmuddin Muslim menanggapi pemutaran ulang film karya Arifin C. Noer.

"Mestinya putar dan tonton saja film G30S/PKI tersebut, tetapi tidak boleh memaksa orang lain untuk turut menontonnya, apalagi memaksakan kebenaran versi film tersebut kepada orang lain," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (21/9).


Mahmuddin menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 1965 tersebut tidak bisa dipungkiri merupakan bagian dari perjalanan bangsa ini. Sebagai bagian dari sejarah, maka terbuka ruang untuk berbagai tafsir terhadap peristiwa tersebut.

"Penulisan ulang sejarah itu, tentu tidak akan lepas dari subjektivitas penulisnya," sambung Mahmuddin.

Sehingga, lanjutnya, jika ada yang tidak setuju atau merasa penulisan sejarah yang baru itu kurang lengkap, maka pihak-pihak tersebut perlu menulis sejarah ulang versi mereka. Tentu penulisan itu juga tidak bisa lepas dari subjektivitas penulisnya.

"Dengan begitu, perdebatan tentang peristiwa G30S/PKI menjadi perdebatan yang bermartabat dan akademis. Bukan dijadikan ajang untuk menyudutkan lawan-lawan politik apalagi menuduh atau memberikan stigma komunisme pada kelompok tertentu tanpa landasan data yang valid," terangnya.

Menurutnya, perdebatan yang terjadi saat ini terlalu mengguras energi, simpang siur, cenderung saling serang, hoax, dan masing-masing pihak merasa paling benar. Bahkan sering kali memunculkan tindakan-tindakan anarkis dan persekusi.

"Cara-cara ini membuat situasi, seolah-olah para pihak yang berdebat kembali hidup di tahun 1965," tutur Mahmudin.

Bahkan kini isu-isu komunisme sudah dijadikan oleh lawan politik pemerintah untuk menyerang pemerintahan Jokowi dan partai pendukungnya. Cara-cara ini tentu saja tidak sehat untuk konsolidasi demokrasi Indonesia.

"Padahal mestinya semua tindakan politik yang dilakukan dalam demokrasi mempunyai tanggung jawab kepada publik sebagai bentuk pendidikan politik dan civic education," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya