Pertanggungjawaban Akademis Mahfud MD Untuk Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sempat meminta pertanggungjawaban Mahfud MD yang membatalkan pasal penyadapan dalam UU ITE saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan bahwa vonis MK yang membatalkan pasal 31 ayat 4 UU 11/2008 tentang ITE pada tanggal 24 Februari 2011 lalu itu harus dibaca dengan cermat.

"Vonis MK yang saya baca itu 'melarang' dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak dan harus diikuti," jelasnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (21/9).

Mahfud menjelaskan, pernyataan Fahri yang mempersoalkan bahwa penyadapan KPK kepada terduga koruptor bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan adalah sebuah kekeliruan.

"Pak Fahri, KPK itu melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?" tanyanya.

Mahfud menguraikan bahwa dalam pasal 12 ayat 1 UU 30/2002 tentang KPK mengatur bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Sehingga, jelas bahwa penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan vonis MK karena ada UU yang mengatur.

"Jangan-jangan ini tak dibaca. KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena pasal 12 ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?" sindir Mahfud.

"Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar, 'tidak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU'," tegas Gurubesar FH UII Yogya itu. [ian]