Berita

Mahfud MD dan Fahri Hamzah/Net

Politik

Pertanggungjawaban Akademis Mahfud MD Untuk Fahri Hamzah

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 | 08:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sempat meminta pertanggungjawaban Mahfud MD yang membatalkan pasal penyadapan dalam UU ITE saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan bahwa vonis MK yang membatalkan pasal 31 ayat 4 UU 11/2008 tentang ITE pada tanggal 24 Februari 2011 lalu itu harus dibaca dengan cermat.

"Vonis MK yang saya baca itu 'melarang' dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak dan harus diikuti," jelasnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (21/9).


Mahfud menjelaskan, pernyataan Fahri yang mempersoalkan bahwa penyadapan KPK kepada terduga koruptor bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan adalah sebuah kekeliruan.

"Pak Fahri, KPK itu melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?" tanyanya.

Mahfud menguraikan bahwa dalam pasal 12 ayat 1 UU 30/2002 tentang KPK mengatur bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Sehingga, jelas bahwa penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan vonis MK karena ada UU yang mengatur.

"Jangan-jangan ini tak dibaca. KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena pasal 12 ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?" sindir Mahfud.

"Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar, 'tidak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU'," tegas Gurubesar FH UII Yogya itu. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya