Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Tujuan Panglima Putar Ulang Film G30S/PKI

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 07:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Terhitung sejak tahun 2008 hingga saat ini, pelajaran sejarah tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak diajarkan lagi di bangu sekolah.

Hal tersebut yang kemudian melatari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memutar kembali film pengkhianatan PKI, G30S/PKI.

"Sejarah tentang PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi, bukankah itu penyesatan, penghapusan, dan pembodohan tentang sejarah. Padahal sejarah sangat berguna bagi kehidupan manusia," ujar Gatot dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, tadi malam (Selasa, 19/9)


Ia kemudian menukil pernyataan Presiden pertama RI Sukarno bahwa melalui sejarah, kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Sehingga dengan menonton kembali film G30S/PKI bisa memberikan pemahaman kembali mengenai sejarah bangsa. Masyarakat bisa mengambil pelajaran dari peristiwa hitam PKI agar tragedi itu tidak terulang kembali.

"Mengajak generasi muda dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Ketika ada dari bangsa ini memikirkan ideologi lain selain Pancasila, yang terjadi adalah tragedi yang memilukan," pungkasnya.

"Tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi negara yang majemuk ini, selain Pancasila. Bangsa ini pernah memiliki masa kelam dan jangan sampai itu terjadi lagi," tutup Gatot. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya