Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Global

Myanmar Baru Berdemokrasi, Suu Kyi Minta Masyarakat Internasional Bersabar

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 06:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi meminta masyarakat internasional bersabar dan memahami langkah negaranya dalam menyelesaikan beragam konflik, utamanya mengenai masalah etnis rohingya.

Suu Kyi menjelaskan bahwa Myanmar adalah negara yang baru saja belajar berdemokrasi setelah lebih dari separuh abad dikuasai junta militer. Sehingga butuh waktu cukup untuk proses transisi.

"Transisi bagi kami adalah transisi menuju demokrasi setelah lebih dari separuh abad berada dalam kepemimpinan otoriter. Kami sedang berupaya membentuk bangsa, dengan demokrasi yang belum sempurna," ujarnya dalam sebuah pidato di Naypyidaw pada Senin (18/9) malam.


Ia juga menjabarkan bahwa Myanmar adalah negara yang rumit. Kerumitan semakin bertambah karena semua pihak meminta negara untuk segera semua tantangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padahal, partai yang dipimpin Suu Kyi masih seumur jagung memimpin Myanmar.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintahan kami bahkan belum mencapai 18 bulan, dan ini adalah waktu yang sangat singkat untuk memenuhi seluruh harapan," jelasnya seperti dikutip AP.

Sementara menanggapi masalah eksodus 400 ribu warga rohingya ke perbatasan Bangladesh, peraih nobel perdamaian itu mengaku sedang menyelidiki penyebabnya. Pasalnya, di Rakhine State masih ada warga rohingya yang tidak ikut melarikan diri. Sehingga butuh penyelidikan khusus untuk mengetahui akar masalah.

"Kami ingin bicara dengan mereka yang melarikan diri dan mereka yang tetap tinggal. Saya kira hanya sedikit yang tahu bahwa sebagian besar warga Muslim di Rakhine tidak ikut melarikan diri. Mereka masih ada di sana dan kami ingin tahu mengapa," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya