Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menyatakan, upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi, serta mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sehingga dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.
"Salah satu bagian terpenting dari sebuah proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas perlu terus-menerus disosialisasikan, sehingga nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi," jelasnya saat memberikan sambutan dalam dialog dengan tema 'Memperkuat Peran Masyarakat dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019' di Provinsi Gorontalo (Senin, 18/9).
Menurut Soedarmo, suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta saja. Namun demikian, juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 434 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu.
"Oleh karena itu, diperlukan persamaan persepsi antara pemangku kepentingan pemilu dalam upaya pencapaian pemilu yang demokratis tersebut," ujarnya.
Direktur Politik Dalam Negeri Bachtiar menyinggung peran pemerintah dan pemda dalam mendukung kelancaran pemilu yang menekankan kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu harus punya persepsi yang sama, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kelancaran pemilu serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Kesempatan lain dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Dien Monoarfa dengan materi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik. Kemudian akademisi Dr. Udin Hamin dengan materi Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Mendorong Peran Masyarakat dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019.
Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Cahyo Ariawan mewakili direktur politik dalam negeri menyampaikan bahwa Ditjen Polpum Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemprov Gorontalo yang telah membantu suksesnya acara, dan diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan oleh pemda di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam diskusi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Direktur Politik Dalam Negeri DR. Bahtiar, unsur muspida Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota, jajaran Eselon II, III dan IV Pemprov Gorontalo. Juga peserta dialog terdiri dari unsur Pemprov Gorontalo, pengurus partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mahasiswa dan pelajar.
[wah]
