Berita

Hukum

Heran, Kepala Daerah Yang Berhasil Malah Terciduk KPK

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 16:50 WIB | LAPORAN:

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat daerah mengandung unsur-unsur kejutan. Beberapa dari semua kepala  daerah yang ditangkap adalah mereka yang dinilai berhasil memajukan daerahnya.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

"Ini yang membuat kita kaget. Daerahnya maju, tapi kepala daerahnya punya masalah integritas dan hal itu bisa dilihat dari fakta kasus suap dan korupsi yang marak saat ini," kata Ahmad Reza.


Politisi Gerindra ini  mengajak semua pihak, termasuk Kemendagri dan presiden, mencari terobosan atau solusi agar kasus penangkapan kepala daerah yang berhasil tidak terulang lagi.

"Mumpung sebelum pendaftaran calon dibuka oleh KPU untuk Pilkada 2018, mari kita mengoreksi dan mengintrospeksi semua partai. Saya berharap kita semua semua mengkaji ulang dan meneliti ulang calon-calon kepala daerah yang akan diusung parpol," ujar Ahmad Reza.

Dia mengatakan, parpol harus punya deteksi dini dan melakukan upaya pencegahan. Jika parpol lalai dan tidak cermat dalam mencalonkan kepala daerah, maka hampir pasti kepala daerah yang diusung akan bermasalah dengan hukum.

"Jadi, filter pertama yang berkait kepala daerah memang ada di parpol. Setelah itu filter  berikutnya ada di pemerintahan," jelasnya.

Sedangkan, filter berikutnya adalah masyarakat dan media massa. Semua elemen ini harus bekerjasama membangun sinergi agar kasus korupsi kepala daerah tidak terus menggerogoti eksistensi bangsa. [ald]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya