Imbauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada orangtua untuk melarang anak menonton film sejarah G30S PKI, menuai kecaman dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).
Presiden LIRA Jusuf Rizal menilai bahwa film ini layak dikonsumsi anak karena berisi tentang pendidikan sejarah. Bahkan ia beranggapan film ini wajib ditonton generasi muda.
"Kenapa menjadi penting bagi generasi muda? Karena paham komunis/PKI telah menjadi sejarah kelam bangsa dimana PKI telah melakukan pemberontakan disertai pembunuhan para jenderal, kiai, ulama dan tokoh pejuang," ujarnya seperti diberitakan RMOLJakarta, Senin (18/9).
Film G30S PKI sejak dulu telah diputar di sekolah dan menjadi pelengkap cerita sejarah tentang pemberontakan G30S PKI dan kekejamannya. Film itu tentu telah lolos sensor sehingga layak tonton bagi semua lapisan masyarakat. Proses pembuatan film ini juga tidak mudah karena sudah pasti harus berpijak pada fakta sejarah, informatif dan mendidik.
Karena itu, lanjut Jusuf Rizal sangat tidak tepat KPAI memberi imbauan kepada para orang tua mencegah atau melarang anak-anaknya menonton film sejarah pemberontokan G30S PKI. Sebagai Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Liatiyarti harus lebih banyak belajar sejarah. Sejarah pemberontakan G30S PKI berbeda dengan peristiwa sejarah lainnya.
Dikatakan film G30S PKI dapat mempengaruhi kejiwaan anak-anak. Menurut pria berdarah Madura-Batak itu, apa yang dikemukakan KPAI terlalu lebay dan pembodohan. Menurutnya, bisa rusak republik ini jika mereka yang mengaku pendidik tapi kurang memahami substansi pendidikan sejarah khususnya terkait film sejarah G30S PKI.
Mantan Ketua Tim Relawan SBY-JK for President 2004 (Blora Center) itu menilai, imbauan KPAI agar para orang tua mencegah anak-anaknya untuk menonton film G30S PKI yang menpengaruhi kejiwaan anak-anak adalah tidak berdasar dan menyesatkan. Kenapa harus film G30S PKI yang diminta dilarang, padahal banyak film kekerasan dan contoh yang tidak baik di televisi.
"Untuk itu, LSM LIRA meminta kepada KPAI mencabut pernyataan tersebut karena itu kontraproduktif terhadap upaya negara untuk mengenalkan sejarah tentang pemberontakan G30S PKI kepada generasi muda. KPAI telah menghasut, memprovokasi dan sekaligus melecehkan Departemen Pendidikan yang tidak melarang pemutaran film G30S PKI bagi anak didik," tutur Jusuf Rizal sambil menambahkan jika KPAI tidak merespon positif, maka LSM LIRA akan mengambil langkah hukum.
LSM LIRA justru memberi apresiasi bagi Mendagri Tjahjo Kumolo yang mempersilakan siapapun yang akan memutar film G30S PKI tidak dilarang agar generasi muda maupun masyarakat paham sejarah. Tjahjo menurut Jusuf Rizal, paham kenapa negara melalui Tap MPRS XXV Tahun 1966 melarang faham komunis di Indonesia.
[ian]
