Berita

RMOL

Politik

AIPA Dan ASEAN Harus Kerja Sama Atasi Isu Kemanusiaan Di Myanmar

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2017 | 08:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ke-38 di Manila Fadli Zon menyoroti isu kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
 
Menurutnya, AIPA merupakan forum diplomasi parlemen yang strategis. Melalui AIPA, parlemen negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara peninjau yang hadir dari berbagai kawasan bisa mendukung kegiatan diplomasi pemerintahan negaranya masing-masing.

"DPR ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas pentingnya kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif di ASEAN. Bagaimanapun, diplomasi adalah sebuah tindakan kolektif. Untuk menuju Masyarakat ASEAN 2025 butuh sinergi antara diplomasi parlemen dengan diplomasi pemerintah," jelas Fadli dalam keterangannya, Minggu (17/9).


Dia menjelaskan, terdapat empat persoalan kunci yang kini dihadapi oleh negara-negara ASEAN, yaitu kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, sengketa perbatasan, dan konflik internal.

"Dalam sidang AIPA kali ini, delegasi parlemen kita mengajukan empat proposal, yaitu mengenai penyelesaian aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, mengenai isu lingkungan terkait kemaritiman, pentingnya pembangunan ekonomi inklusif dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), serta mengenai pengembangan kapasitas AIPA," beber Fadli.

Dalam isu mengenai konflik Laut Cina Selatan, DPR RI menegaskan bahwa pihak Indonesia juga mendorong penyelesaian damai. Tanpa perdamaian, integrasi regional tidak akan mungkin tercapai. Isu keamanan dan stabilitas kawasan memang mendapat catatan penting, terutama terkait agenda Masyarakat ASEAN 2025.

"Dari empat proposal itu, delegasi parlemen Indonesia memberi bobot perhatian yang sangat besar terhadap isu Rohingya. Karena ini adalah isu yang aktual, mendapat perhatian dunia internasional, menyangkut soal keamanan, dan terutama karena ini menyangkut kemanusiaan," ujar Fadli.

Lanjut wakil ketua DPR RI tersebut, kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah berpengaruh terhadap kawasan dan bisa membawa pada kemunduran. Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negaranya karena ketidakadilan dan kekerasan, tak ada kata-kata lain untuk menggambarkannya bahwa ini adalah pembersihan etnis dan pelanggaran berat terhadap HAM.

"Posisi kami dalam masalah ini sangat keras dan jelas, kami mengutuk serangan sistematis terhadap etnis minoritas Rohingya. Kami mendesak semua pihak untuk menghormati hukum yang berlaku, menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang masih berlangsung di Rakhine. Pemerintah dan parlemen Myanmar harus memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta memberikan jaminan keamanan dan bantuan untuk semua pihak tanpa memperhatikan etnis, ras, agama dan kepercayaan mereka," jelas Fadli.

Ditambahkannya, secara kolektif, anggota ASEAN harus mengakhiri pengusiran dan penderitaan mereka yang terkena dampak kekerasan.

"Kami mendorong pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di Rakhine, dan juga untuk membuka negara mereka untuk bantuan kemanusiaan dan mematuhi hukum internasional dalam menangani masalah pengungsi," tegas Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya