Berita

Politik

Inilah Penjelasan Menteri Puan Di DPR Soal 30 Program Prioritas

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 19:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bersama dengan Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim dan Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI turut serta dalam rapat kerja anggaran untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bidang pembangunan manusia dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam alam paparannya, Menko PMK Puan Maharani, menjelaskan tentang 30 Program Prioritas Rencana Kerja dan Program (RKP) 2018 di hadapan sidang dewan yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin ini.

"Khusus untuk bidang PMK, kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk Program Prioritas bidang PMK Tahun 2018 terbagi ke dalam tiga fokus program yaitu kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan karakter," ungkap Puan.


Bidang kesejahteraan rakyat meliputi Pelayanan Pendidikan dan Agama berupa Jaminan Pelayanan Bersekolah (KIP); Peningkatan Kualitas Guru; Beasiswa; Pelayanan Beribadah; Pelayanan Kesehatan berupa JKN; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Preventif dan Promotif (Germas); Pembangunan Perumahan dan Permukiman berupa Penyediaan Perumahan Layak; Air Bersih dan Sanitasi; Penanggulangan Kemiskinan berupa Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan, Kesehatan, Pendidikan); PKH; Pembangunan Keluarga; Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Kaum Marjinal; dan Pengelolaan Dampak Bencana.

Bidang Pemberdayaan Rakyat mencakup Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Revitalisasi Kebudayaan; Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan, Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga); Pembangunan Wilayah berupa Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Pembangunan Perdesaan; Pencegahan  dan Penanggulangan Bencana; dan Pelaksanaan Asian Games 2018.

"Untuk bidang Pendidikan Karakter fokus kerja dan program nantinya meliputi Revolusi Mental, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Karakter," ungkap Puan di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 13/8).

Jika merujuk pada indikator makro, KSP RKP bidang PMK 2018 menetapkan sasaran untuk masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak, dan sebagainya yang mencapai angka 71,5 dari 68,8 di tahun 2014;  69,5 di 2015; dan 70,18 di 2016. Indeks GINI di tahun 2018 juga diupayakan mencapai 0,38 dari 0,39 di tahun 2016; Tingkat Kemiskinan juga diupayakan dapat berada di kisaran angka 9,5 persen - 10 persen dari 10,8 perseb di tahun 2016. Tingkat Pengangguran pun diupayakan turun di angka 5persen-5,3 persen dari 5,5 persen di tahun 2016. Cakupan layanan perlindungan sosial untuk kepesertaan JKN diupayakan pula bertahan di angka 92,4 juta peserta. Yang terakhir, indikator makro untuk indeks gotong royong dan pelayanan publik di tahun 2018 juga diharapkan terus meningkat.

Dengan total anggaran Rp 382.103.310.000 Kemenko PMK mengalokasikan program dan anggarannya untuk program KSP sebesar 60,55 persen atau Rp 231,37 miliar yang difokuskan pada program bertajuk mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, mantap gotong royong, dan penunjang KSP. Sebesar 39,45 perseb dari total alokasi anggaran itu akan difokuskan pada belanja aparatur berupa operasional, kesekretariatan, dan sarana prasarana. Secara keseluruhan, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar Rp 0,56 miliar (0,15  persen)  terhadap Pagu di Tahun Anggaran 2017 ini yang mencapai Rp 81.535.133.000.

"Kami tidak minta ditambah dan dikurangi karena memang sudah segitu angka yang dibutuhkan," demikian Puan. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya