Berita

Masahiro Imamura/Net

Politik

Agus Rahardjo Bisa Tiru Menteri Jepang Masahiro Imamura

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 07:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permintaan maaf Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo atas ancaman pasal obstruction of justice kepada Pansus KPK harus dilanjutkan dengan pengunduran diri.

Namun begitu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai bahwa ancaman Agus akan selalu berbekas di peta kognisi atau persepsi khalayak

"Apalagi hal itu sudah terliput oleh media massa, maka tuduhan tentang obstruction of justice sudah tidak bisa ditarik sekalipun dengan minta maaf," jelasnya kepada redaksi, Rabu (13/9).


Untuk itu, ia menyarankan agar Agus melanjutkan permintaan maaf tersebut dengan pertanggungjawaban moral, yaitu mengundurkan diri.

Menurutnya, Agus Rahardjo bisa meniru sikap Menteri Jepang, yang mengawasi pembangunan kembali daerah hancur akibat tsunami pada 2011 dan bencana nuklir Fukushima, Masahiro Imamura. Imamura terpaksa mengundurkan diri karena pernyataan kontroversial di pesta anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP), yang berkuasa.

Imamura saat itu mengatakan bahwa lebih baik bencana tersebut melanda wilayah timur laut daripada Tokyo. Sontak pernyataan itu menuai kontroversi di Jepang dan mengharuskan Imamura mempertanggungjawabkan pernyataan itu dengan mengundurkan diri.

"Pertangungjawaban sangat penting dilakukan oleh seorang pejabat publik," pungkas Emrus. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya