Berita

Fahira Idris/Net

Politik

RS Mitra Keluarga Kalideres Menghina Negara

SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 | 15:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kasus bayi Tiara Debora yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-Jakarta menunjukkan ada unsur penghinaan terhadap negara.

Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mengatakan, pelayanan pendidikan dan kesehatan rakyat dijamin UUD 1945 dan merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Artinya, semua fasilitas kesehatan (faskes) yang berdiri di Indonesia, baik yang dibiayai APBN maupun swasta, wajib melayani warga negara Indonesia yang sakit karena negara lewat sistem jaminan sosial sudah menanggung biaya yang harus dikeluarkan faskes.

"Jika ada faskes, termasuk rumah sakit, menolak pasien apalagi yang sudah kritis hanya karena uang atau takut pasien tersebut tidak mampu membayar, faskes itu bukan hanya tidak patuh terhadap konstitusi tetapi juga menandakan tidak percaya dan menghina eksistensi negara," ujar Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Selasa (12/9).


Kementerian Kesehatan, sebagai institusi yang ditugasi rakyat menjamin berjalannya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, harus memperkarakan secara hukum rumah sakit yang mengingkari konstitusi dan eksistensi negara dalam menjamin derajat kesehatan warga negaranya.

"Saya minta dengan tegas, Menkes segara perkarakan rumah sakit ini ke jalur hukum secepatnya. Selain diduga kuat melanggar UU, tindakan rumah sakit yang menunda merawat pasien karena uang adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Jangan ada bayi Debora yang lain," kata anggota DPD asal DKI Jakarta itu.

Dia menambahkan, kejadian yang menimpa bayi Debora juga harus jadi momentum bagi Pemerintah untuk mengubah mindset yang masih menganggap kesehatan sebagai pelayanan berbasis ekonomi.

"Artinya, pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan kelas ekonomi apapun. Pemerintah harus tegas kepada faskes dan rumah sakit, terutama swasta,. Jika mereka hanya mengedepankan keuntungan, lebih baik izinnya dicabut saja," pungkas Fahira. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya