Mega Berubah Sikap, Dahlan Iskan Pun Merapat, Ada Apa?

"KAU harus mengerti, Mba Mega besar di lingkungan Istana. Proteksi yang diberikan sekuriti kepadanya, sewaktu Bung Karno ayahnya, masih menjadi Presiden, sangat besar. Membuat pergaulannya menjadi terbatas",.

"Dia menyaksikan ayahnya yang sudah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup, dilengserkan secara konspiratif oleh para politisi. Jadi kalau kau mau tahu bagaimana cara meyakinkannya supaya dia percaya sama kamu, maka terlebih dahulu kamu harus lihat latar belakang tersebut", demikian Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri.

Saat Taufiq Kiemas menjawab pertanyaan saya, Megawati sedang menjabat Presiden RI, merangkap Ketua Umum DPP PDIP. Sementara suaminya oleh sementara kalangan diplesetkan sebagai “Presiden Bayangan” sekaligus secara de facto merupakan Ketua Umum atas PDI, partai yang berlambang banteng.

Jawaban Taufiq Kiemas (TK atau Bang TK) atas pertanyaan itu, saya tafsirkan sebagai pembelaan terhadap wanita pertama Indonesia yang jadi Presiden RI. Pembelaan itu sesuatu yang wajar.

Pembelaan TK mengemuka saat kritikan terhadap gaya komunikasi politik Megawati, sedang hangat-hangatnya disorot.

Mega misalnya dinilai kurang komunikatif. Peran komunikasi inilah yang dilakonkan Bang TK. Sehingga secara psikologis kelemahan Mba Mega ditutupi oleh TK yang mantan aktifis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia).

Ini pula salah satu alasan yang menyebabkan saya tetap menjaga jarak dengan Megawati. Karena sebagai wartawan yang lahir dari keluarga petani dan tidak akrab - serta tak tahu menahu tentang kehidupan di lingkungan Istana Kepresidenan, saya takut membuat kesalahan - manakala berinteraksi dengan Presiden yang juga putri Presiden pertama RI.

Walaupun semasa Bang TK masih hidup, kedekatan dengan almarhum mungkin melebihi saudara sekandung, namun hal itu bukan sebuah jaminan lantas menjadi mudah memahami putri Proklamator RI tersebut.

Saya ungkapkan kedekatan pribadi dengan Bang TK - sebagai melebihi saudara kandung, karena alasan subyektif. Saya pernah dites oleh almarhum untuk meminum kuah mpe-mpe, makanan khas Palembang.

Kepada Bang TK, saya sudah beri tahu bahwa saya tidak begitu doyan atas kuliner dari daerah asalnya itu. Namun saat kami sedang berdiskusi soal bermacam-macam isu - di salah satu ruang privatnya di pompa bensin miliknya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Bang TK tiba-tiba 'memuntahkan' kuah mpe-mpe dari mulutnya ke dalam mangkok di atas meja.

"Coba kau rasakan dulu kuahnya. Enek koq", ujarnya sambil menyodorkan mangkok berisi kuah asli dan campuran bekas muntahannya.

Secara spontan, sayapun meminum dan menikmatinya. TK sumringah dan menepuk-nepuk bahu saya. Semenjak itu masakan mpe-mpe menjadi salah satu kuliner kesukaanku.

Pembelaan TK terhadap mba Mega, itu pula yang membuat saya paham, mengapa Megawati tetap “membatu” atas berbagai kritikan terhadap dirinya.

Mega seperti menutup rapat-rapat lobang kupingnya, terhadap apapun yang dikatakan orang yang tidak suka atau anti kepadanya.

Yang paling kentara, sikap “membatu”-nya terhadap Presiden SBY. Mega tak peduli apapun suara pengeritik yang menilainya, sudah melewati ambang batas kepatutan. SBY misalnya disebut-sebut sudah melakukan pendekatan terhadap Megawati, dengan berbagai cara dan modus. Akan tetapi hasilnya, Megawati seperti tak menghargai pendekatan SBY tersebut.

Namun belakangan, saya mencatat, sikap Megawati terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk SBY, telah mengalami perubahan.

Terhadap Joko Widodo, Presiden periode 2014-2019 yang di awal-awal pemerintahannya, diperlakukannya sebagai seorang “petugas partai”, kini sepertinya sudah ditempatkannya sebagai kader partai yang harus dia proteksi.

Demi membela Presiden Jokowi, Mega misalnya secara terbuka menantang siapa saja yang mengeritik Joko Widodo agar tampil dan berhadapan dengannya.

Mega juga dengan senang hati melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk duduk dalam Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila. Lembaga baru yang menangani re-sosialisasi Panca Sila, yang dipimpin pemikir dan intelektual Islam, Dr. Yudi Latif.

Kesediaan Mega menjadi anak buah Yudi Latif saya nilai sebagai sebuah perubahan besar dan mendasar. Sebab Mega yang sudah berusia 70 tahun, bersedia menjadi anak-buahnya Yudi Latief yang berusia setara dengan puterinya.

Saat bertemu dengan SBY di Istana Kepresidenan, dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, Mega juga sudah cukup rileks bersalaman dengan SBY.

Sebuah perubahan sikap yang cukup mendasar, sebab sejak 2004, Mega tidak pernah mau disapa oleh SBY, jenderal yang pernah jadi anggota kabinetnya.

Kemarin, Senin siang, seseorang mengirimkan foto melalui WA yang saya posting bersama tulisan ini. Mega sedang makan siang di sebuah restoran bersama Dahlan Iskan.

Sebelumnya, di pagi hari menjelang makan siang, sejumlah media online, di antaranya harian pembawa suara Islam “Republika” menurunkan berita tentang kunjungan Mega ke Jawa Timur. Disebutkan, selain bertemu dengan sejumlah Kepala Daerah yang didukung oleh PDIP, Mega juga bertemu atau ditemui Dahlan Iskan, dalam kapasitasnya sebagai tokoh Jawa Timur.

Dahlan, Raja Media dari Surabaya ini ikut hadir di VIP Room Bandara Surabaya, tempat dimana Mega disambut antara lain oleh Walikota Surabaya dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Kabar tentang rencana pertemuan Mega-Dahlan Iskan, sudah beredar pekan lalu. Tapi Dahlan sendiri begitu merahasiakannya.

Yang saya dengar, Dahlan mengundang Mega ke Surabaya, untuk hadir di acara pelepasan 360 mahasiswa ke RRT. Para mahasiswa itu ke RRT atas sponsor ITCC (Indonesia Tiongkok Cultural Center), lembaga yang didirikan dan dibina oleh Dahlan Iskan.

Akan tetapi Mega tidak bisa memenuhi undangan Dahlan Iskan. Sebab di sore yang sama, Mega harus hadir di acara resepsi pernikahan anak dan mantu Jenderal (Pol) Budi Gunawan (BG). BG yang menjabat sebagai Kepala BIN (Badan Intelejens Negara) dikenal sebagai mantan Ajudan Megawati, saat yang terakhir ini menjabat Presiden RI (2001-2004).

Kembali ke soal pertemuan Mega-Dahlan.

Saya melihat kesediaan Mega menggelar pertemuan ini juga merupakan bagian dari perubahan sikap.

Megawati mungkin berhitung, Dahlan yang sempat dituduh korupsi oleh Jaksa dari Kejaksaan Jawa Timur, adalah korban dari kebijakan sebuah rezim. Sebagai orang yang pernah menjadi anggota kabinet SBY, Dahlan semestinya dibela oleh rezim SBY. Nyatanya, tidak.

Tapi Mega juga mungkin berhitung, wajar kalau SBY tidak membela Dahlan Iskan (DI). Sebab DI-lah yang merusak reputasi Presiden SBY. Gara-gara agenda DI yang ingin membubarkan “Petral” (Pertamina Energy Trading Limited). Sementara secara politik kebijakan, kabarnya SBY tidak menghendaki pembubaran Petral.

Wacana pembubaran ini digulirkan oleh DI tak lama setelah dia dilantik oleh Presiden SBY sebagai Menteri BUMN pada 19 Oktober 2011.

DI akhirnya memang tak bisa membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berpusat di Singapura.
Petral baru bisa dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dan sebagaimana diungkapkan oleh Faisal Basri, mantan Tim Reformasi Energy yang ditugaskan Dahlan Iskan saat menjabat Meneg BUMN di kabinet SBY, pembubaran Petral di era SBY terkendala oleh intervensi RI-1.
Secara implisit maupun eksplisit, Faisal Basri, mantan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional ini, menuding pemerintahan SBY.

Mega yang sudah malang melintang di dunia politik, nampaknya membaca keterkaitan dan keterikatan DI dengan rezim SBY.

Sekilas bisa dilihat ada kerenggangan atau bahkan ketidak harmomonisan anara DI dengan SBY. Maka momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Mega.

Bekas Presiden RI yang sering dibully dengan berbagai julukan itu, tidak mau kehilangan waktu dan peluang. DI yang belum bebas murni dari tuduhan sebagai koruptor, memerlukan bantuan. Dan bantuan itulah yang disediakan oleh Mega.

Mega, PDIP ataupun Presiden Joko Widodo yang terus menempatkan SBY dan kroni serta partainya sebagai kekuatan yang terus berupaya menggembosi rezim yang berkuasa sekarang, melihat DI sebagai asset yang mahal dan berharga. DI bisa menjadi “bumper” sekaligus “kartu truf” Megawati menghadapi serangan dari lingkaran pemerintahan sebelumnya, terhadap pemerintahan Jokowi.

Asset dan kekuatan itu antara lain terletak pada status DI sebagai Raja Media.

Mega, PDIP dan Joko Widodo, singkatnya pemerintahan sekarang, sadar, menghadapi kontestasi Pilpres 2019, media tambahan - sebagai pembentuk opini publik, sangat diperlukan. Dan media-media milik DI yang antara lain terdiri atas 45 buah saluran TV di 45 kota dan harian “Radar” yang terbit di 200 kota, merupakan sebuah kekuatan tersendiri.

Kalaupun saat ini pemerintah sudah mendapat dukungan dari Surya Paloh dengan Metro TV dan harian “Media Indonesia”nya, hal itu dirasakan masih belum cukup.

Dari segi independensi, media-media yang tergabung dalam “Jawa Pos” grup, lebih obyektif dan akuntabel. Maka ketika DI memperlihatkan sikap dan gesture-nya yang bersedia merapat, maka momen itu lalu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Mega. Mega menjadi tokoh politik yang bisa bermetamorfosa sebagai kekuatan pendukung Presiden Jokowi.

Inilah yang menjadi alasan mengapa perubahan sikap baik dalam diri Mega maupun keputuan Dahlan merapat ke Ketua Umum PDIP terebut menjadi menarik dan patut disorot.

Dan tentu saja perkembangan perubahan sikap dari Mega-Dahlan, dari waktu ke waktu, hingga Pilpres 2019, tetap menarik untuk dipantau. [***]

Penulis adalah wartawan senior