Banyak kalangan di Tanah Air yang mempertanyakan sikap diam pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dalam mengatasi krisis Rohingya.
Saking kesalnya atas sikapnya tersebut muncul desakan agar Nobel Perdamaian yang diberikan ke Suu Kyi dicabut.
Mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menguak penyebab sikap diam Aung San Suu Kyi. Menurut dia, meski Suu Kyi menang mutlak di Myanmar, tapi di Rakhine State partainya keok.
"Di wilayah itu partai De Arakan National Party menang. De Arakan National Party ini adalah partai yang beraliran etnosentris yang mengedepankan betul supermasi Burnis asli. Dan original of burnist menurut ideologi De Arakan National Party adalah yang pertama, orang yang lahir dari orang tua Burma. Yang kedua beragama Buddhist," kata Mahfudz Siddiq Dalam diskusi bertema "Rohingya Update"Kaukus HAM DPR, di Media Center DPR, Senin (11/9).
Pembicara lainnya adalah anggota Komisi XI Fraksi PDIP yang juga anggota ASEAN Parliamentarians for Human Right (APHR), Eva Sundari dan Henky Kurniadi juga Fraksi PDIP serta Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk menangani kasus Rohingya.
Namun Marzuki hadir hanya sebentar saja dia buru-buru berangkat ke Rohingya. Politisi PKS itu melanjutkan, kalau partai tersebut berkolaborasi sangat intens dengan militer dan berkolaborasi intens dengan sejumlah kelompok pendeta Buddhist yang radikal.
"Di Rakhine State, paham etnosentrisnya sangat kuat, dan tidak ingin adanya penyelesaian tuntas terkait krisis Rohingya, termasuk tidak setuju kalau etnis Rohingya, diakui sebagai nasional etnik grupnya danmendapatkan kewaranegaraan."
"Kalau kita lihat pada skala domestik politiknya di Rakhine State atau pemerintah pusatnya termasuk Suu Kyi sendiri dia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah ini," sambungnya.
Menurut Mahfudz, secara politik muncul pertanyaan seberapa besar posisi politik Suu Kyi untuk mengimplementasikan rekomendasi dari adversory komisinya yang dipimpin Kofi Anan.
Dengan terjadinya kasus yang kemarin dan berlarut sampai hari ini. Maka itu menunjukan satu fakta tambahan, bahwa Suu Kyi tidak mampu mengontrol kekuatan militer dan politik domestik di Arakan State. Dia juga mulai terbawa dengan permainan politik dari kekuatan militer dan kekuatan politik lokal.
"Saya pikir dalam konteks ini kita punya konsen yang sama, bagaimana semua pihak termasuk berbagai negara dan lembaga multiteral sekarang ini harus bekerja bahu membahu mendorong dan support Suu Kyi untuk mengimplementasikannya," jelas Mahfudz.
Terlepas dari kritik dan kelemahan Suu Kyi, tambah dia, Indonesia punya obligasi membantu dan mendorong Suu Kyi untuk bisa menjalankan transisi dan juga menjalankan rekomendasi tersebut.
[sam]
