Berita

Rieke Diah Pitaloka/Net

Politik

Rieke Diah Pitaloka: Kebijakan RS Mitra Keluarga Tidak Manusiawi!

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 16:38 WIB | LAPORAN:

Bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) diduga terlambat mendapat penanganan di ruang gawat darurat bayi PICU (Pediatric Intensive Care Unit). RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat menolak merawat sang bayi di PICU sebelum orangtua pasien membayar keseluruhan biaya.

Dokter yang merawat justru menyarankan bayi Debora dirujuk ke rumah sakit yang ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Malangnya, Debora tak terselamatkan ketika di RS Koja.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan RS Mitra Keluarga tidak manusiawi dan melanggar hukum dengan tidak segera merawat pasien di ruang PICU sesuai indikasi medis karena faktor biaya. 


Sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat (2) UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi: dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Merujuk kasus kematian bayi Debora membuktikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk dan masih banyak rumah sakit nakal, serta belum ada sistem yang baik sehingga dapat memastikan perlindungan pasien," ujar Rieke.

Menurut dia, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Dinas Kesehatan DKI harus segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus bayi Debora. Jika ada pelanggaran, maka rumah sakit tersebut harus diproses pidana.

BPJS Kesehatan juga harus memperluas kerja sama dengan ruma hsakit swasta. Perkembangan terakhir jumlah peserta BPJS Kesehatan 180.772.917 (data per 1 September 2017).

Rieke juga mendesak Kementerian Kesehatan agar menertibkan rumah sakit nakal dan menerbitkan peraturan semua rumah sakit, tanpa terkecuali. "Termasuk, rumah sakit swasta wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak boleh menolak pasien," tutup anggota Pansus UU BPJS 2010-2011 ini.[wid]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya