Berita

Didi Irawadi/Net

Politik

Pesan SBY Bukan Sinyal Demokrat Merapat Ke Pemerintah

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 15:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kader membantu pemerintahan Jokowi-JK bukan sinyal Partai Demokrat merapat ke barisan pemerintahan.

Begitu tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9). Didik memastikan bahwa Demokrat masih berada di posisi penyeimbang.
 
"Bukan sinyal kami merapat, yang pasti kami akan terus menjadi penyeimbang yang baik," ujarnya.


Ia menjelaskan bahwa maksud pesan SBY mengawal pemerintah adalah mendukung semua program-program yang baik, yaitu hal-hal yang baik yang berpihak pada rakyat.

"Sebaliknya akan mengkritisi dan menentang semua hal-hal yang tidak berpihak pada rakyat," tegasnya.

Senada dengan itu, Wakil ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan juga memastikan Demokrat tidak akan bergabung dengan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjabarkan bahwa maksud pesan SBY dalam peringatan HUT ke-16 Demokrat adalah membantu pemerintah jika kebijakan yang diambil pro dengan rakyat.

Sebaliknya, jika tidak pro rakyat, maka Partai Demokrat akan menjadi yang pertama mengingatkan Presiden Jokowi.

"Membantu maksudnya kalau programya tidak pro rakyat, kami ingatkan dan berikan masukan," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya