Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Jelang Asian Games, Bangunan Liar Di Kemayoran Segera Ditertibkan

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017 | 03:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar akan dilakukan jelang penyelenggaraan Sea Games 2018.

Pihak Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran (PPKK) bahkan segera menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di lahan milik mereka.

Direktur PPKK Dwi Nugroho mengatakan bahwa selain bangunan liar, pihaknya juga akan menertibkan PKL yang menutup akses 8 jalur di kawasan tersebut.


"Jadi, kita akan melakukan penertiban segera mungkin. Dan kita sudah diskusikan masalah tersebut dengan Walikota Jakpus dan DPRD DKI Jakarta," kata saat menghadiri kerja bakti massal di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/9).

Menurut Dwi, persoalan di Kompleks Kemayoran bukan sekadar PKL, tetapi bangunan yang dulu sudah dibebaskan tapi masih ditempati warga.

"Di Kemayoran Gempol itu, ada delapan jalur yang menyempit menjadi dua jalur akibat PKL. Untuk membereskan masalah ini kita sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI jelang Asian Games," kata dia.

Pihaknya, menurut Dwi, sudah menyiapkan lahan di Lenggang Jakarta dan Rusunami untuk relokasi pedagang.

"Semua kios di lantai dasar Rusunami semuanya buat usaha. Karena kita punya aturan dan punya tempat untuk PKL," pungkasnya seperti diberitakan RMOLJakarta. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya