Berita

Ray (pegang mic)

Politik

KPK Mau Dibekukan, Publik Lebih Percaya Henry Yoso Dibanding Sekjen PDIP

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2017 | 16:38 WIB | LAPORAN:

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tak berniat membekukan KPK. Pernyataan Hasto untuk membantah pernyataan teman separtainya Henry Yosodiningrat bahwa DPR akan membekukan KPK dianggap hanya cari muka.

Publik menganggap Henry Yosodiningrat lebih jujur dibanding Hasto. [Baca: Sekjen PDIP: Angket KPK Tidak Untuk Bubarkan KPK!]

"Menurut kita itu bantahan yang cari muka lagi. Sebetulnya tidak bermakna penting bagi publik karena yang terbaca justru pernyataan Henry Yosodiningrat itu sebagai pernyataan yang lebih jujur diangkat ke publik," kata aktivis senior Ray Rangkuti dalam diskusi "Masyarakat Sipil Kawal KPK di D'Hotel, Setya Budi, Jakarta, Minggu (10/9).


Dalam penjelasannya Hasto sempat menyatakan bahwa PDIP mendorong adanya penguatan internal pada KPK dan tidak dalam posisi untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Namun hal itu disanggah Ray. Menurutnya, jika PDIP tidak dalam posisi melemahkan KPK, lebih baik Pansus angket KPK yang dibekukan.

"Kalau PDIP dalam rangka tidak melemahkan KPK, maka seharusnya Pansus Angket itu yang dibekukan dulu. Oleh karena itu pernyataan Hasto harus diiringi tindakan yang nyata. Salah satunya adalah dengan memberhentikan sementara atau seterusnya langkah-langkah yang dilakukan pansus," tutup Ray.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK dari PDIP Henry Yosodiningrat meminta DPR membekukan KPK. Permintaan itu didasarkan adanya temuan-temuan pelanggaran KPK yang didapat Pansus Angket.

"Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara stop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK stop. Ini tidak mustahil," kata Henry, Jumat (8/9). [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya