. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Road Safety Association (RSA) Indonesia yang dipimpin oleh Ivan Virnanda melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Jumat akhir pekan (8/9).
Audiensi RSA Indonesia yang diterima Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani itu membicarakan terkait penolakan pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan protokol ibukota Jakarta yang sudah banyak menuai kecaman.
Dalam dokumen Pergub 25/2017 di Pasal 7 dan 8 yang dikeluarkan pada 6 Maret 2017 oleh Basuki Tjahja Purnama, pembatasan roda dua bukan hanya di Jalan Sudirman saja, tapi juga Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
RSA Indonesia dengan tegas menolak pembatasan dan perluasan pembatasan sepeda motor di ibukota.
Rio salah seorang pengurus RSA Indonesia membacakan delapan tuntutan dan pernyataan mereka.
Pertama, menghentikan seluruh bentuk informasi yang membuat panik dan tidak solutif, yang justru memperkeruh kondisi masyarakat.
Kedua, rakyat masih nyaman dengan beraktifitas dan mencari pendapatan dengan menggunakan motor, dibandingkan menggunakan transportasi publik yang karut marut.
Ketiga, agar pemerintah mencabut Pergub Pemprov DKI Jakarta nomor 195/2014 dan membatalkan rencana penerbitan Pergub baru perluasan pembatasan sepeda motor, hingga adanya naskah akademik yang menunjukkan dasar pertimbangan yang teruji, menghitung dampak ekonomi dan tidak diskriminatif.
Keempat, wujudkan transportasi publik massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi dan ramah lingkungan. Kelima, penuhi ketentuan perundangan akan angkutan alternatif atas pembatasan lalu lintas kendaraan, yakni SPM head way 15 menit pada jam sibuk.
Keenam, angkutan umum berbasis bahan bakar gas dan ramah lingkungan.
Ketujuh, angkutan umum dengan syarat usia kendaraan tidak boleh melibihi 10 tahun.
Kedelapan, melibatkan unsur masyarakat pengguna kendaraan bermotor secara langsung, dalam pembuatan atau pemutusan kebijakan.
[rus]
