Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Ketum Serindo: Pelemahan Institusi KPK Sudah Sangat Jelas

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2017 | 08:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengkhawatirkan.

Mulai dari usulan revisi UU KPK, teror kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berupa penyiraman air keras, Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR, sampai pada dugaan kriminalisasi pimpinan KPK terus dihembuskan.

Ketua Umum DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung mengatakan pelakunya adalah kalangan yang merasa terancam dengan kerja-kerja komisi antirasuah tersebut dalam pemberantasan korupsi.


Ia menilai kriminalisasi pimpinan dan atau penyidik senior KPK serta pelemahan institusi KPK sudah sangat jelas terjadi dan kasat mata. Geliat politik DPR dengan bermanuver melalui hak angket jelas memiliki motif untuk mempreteli kerja-kerja pemberantasan korupsi.

KPK, tegas Jones, merupakan produk kandung reformasi, kehadirannya masih sangat dibutuhkan bangsa ini dalam memberangus kejahatan korupsi. KPK adalah lembaga ad-hoc yang didirikan pasca reformasi merupakan lembaga yang paling berhasil dibandingkan institusi lain dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, banyak pihak yang selama ini merasa berada dalam zona nyaman korupsi terganggu dengan eksistensi KPK yang semakin dicintai rakyat. Sehingga akhir-akhir ini memang ada pihak-pihak yang mau mengamputasi KPK bahkan ada yang menginginkan revisi UU 30/2002 tentang KPK.

Ditambahkannya, Serindo mengamati bahwa berbagai kalangan masyarakat mulai dari ormas, akademisi lintas keilmuan, seniman dan para pakar hukum tata negara menilai angket KPK salah alamat, sebab KPK tidak semestinya menjadi obyek angket.

"Pansus angket ini cacat prosedur bahkan bertentangan dengan UU serta bisa dilihat sebagai ajang pembalasan. Harusnya DPR RI dapat mendengar hal ini," tandas Jones Batara Manurung, Minggu (10/9), seperti dalam keterangan persnya. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya