Risiko

DIPENJARA bukan risiko orang menulis atau berpendapat. Sebagaimana diracun sampai mati bukan risiko seorang pejuang kemanusiaan seperti Munir. Kematian Munir bisa disebut “risiko perjuangan” jika ia mengangkat senjata, bukan karena berorasi atau mendampingi keluarga korban penculikan.

Seorang Wiji Thukul yang menulis puisi, lalu hilang hingga kini, atau Rendra yang dipenjara karena pementasan teater, juga tak bisa begitu saja disebut “risiko perjuangan” dengan tendensi membela atau memaklumi watak rezim yang otoriter.

Atau mari kita coba dengan contoh yang sederhana: Suatu hari, seorang jurnalis dengan identitas yang jelas, sedang meliput sebuah kerusuhan. Saat itu massa melempari aparat dengan batu, dan aparat menembakkan gas air mata atau membubarkannya dengan pentungan. Jika sang jurnalis ikut terkena batu dan kepalanya benjol, itu bisa disebut risiko pekerjaan. Jika kameranya pecah karena terinjak sepatu lars, itu juga masih bisa disebut risiko.

Tapi jika salah satu pihak merampas kamera dan memukulinya hingga babak-belur (karena dianggap merekam tindak kekerasan yang dikhawatirkan bisa jadi bukti di pengadilan) maka jelas tak bisa disebut risiko pekerjaan. Tindak kekerasan yang dilakukan aparat atau massa itu tak bisa dimaklumi begitu saja hanya dengan dalih “namanya juga risiko pekerjaan”, lalu kasusnya ditutup dengan salaman antara pelaku dan petinggi media setelah kameranya diganti dan biaya pengobatan jurnalisnya ditanggung.

Risiko pekerjaan seorang penjahit adalah tertusuk jarum, bukan digebuki pelanggannya yang kecewa dengan hasil jahitan. Risiko menjadi nelayan adalah tenggelam dihantam badai, bukan mati pelan-pelan akibat proyek reklamasi pantai.

Sehingga risiko menjadi petani adalah miskin karena gagal panen akibat kemarau panjang, bukan akibat sumber airnya ditumpas pabrik semen atau dikriminalisasi karena menolak menyerahkan tanahnya.

Karena itu ketika konstitusi kita yang agung menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (pasal 28F), sejak itu pula mestinya kita bisa membedakan mana yang risiko dan mana yang penyalahgunaan kekuasaan.

Maka argumen bahwa “setiap orang berhak menulis, dan yang ditulis berhak melaporkan dengan pasal pidana, karena itu santai saja lah”, jelas bukan nalar yang dimaksud oleh konstitusi kita.

Yang betul adalah: “Setiap orang berhak menulis, dan yang ditulis berhak membalas dengan tulisan.” Itu baru santai.[***]

Dandhy Dwi Laksono