Dua Tokoh Ulama Dukung Rita Widyasari Jadi Gubernur Kaltim

Menurut berbagai survey yang telah dirilis sejumlah lembaga, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diprediksi akan memenangi pertarungan di ajang Pilkada 2018 memperebutkan kursi panas Gubernur Kalimantan Timur.

Berbagai dukungan baik dari sejumlah ormas, lembaga, tokoh politik, tokoh agama, dan masyarakat luas, dari waktu ke waktu terus dituai oleh putri Syaukani Hasan Rais ini untuk dapat menjadi perempuan pertama Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023.

Dukungan dari tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), beberapa waktu lalu pun juga telah didapat Rita Widyasari yang telah dua periode memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan telah berhasil membawa perubahan dalam banyak hal.

"Dulu waktu mau maju menjadi Bupati Kutai Kartanegara, aku meminta dan banyak mendapatkan masukan tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif Islam dari Bapak almarhum Zainuddin MZ," ujar Rita kepada redaksi, Sabtu (9/9).

Kini, lanjut Rita, untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur dirinya butuh nasehat dari kedua ulama besar Indonesia yakni dari KH. Ma'ruf Amin dan KH. Said Aqil Siroj. Mereka kata Rita akan memberikan ceramah dan fatwa jika ada yang mempermasalahkan Rita maju menjadi Gubernur.

Mendengar Rita Widyasari mendapat dukungan dari kedua tokoh ulama tersebut, berbagai dukungan dari masyarakat di berbagai kota Kalimantan Timur terus mengalir seperti dari Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Sengata, dan lainnya.

"Alhamdulillah, ayo perempuan maju terus pantang mundur, karena wanita adalah tiang negara, Al-mar’atu ‘imãdul-bilãd," ucap Niz Thepeol salah satu warga yang tinggal di Tenggarong.

Sementara itu salah satu warga yang tinggal di Sengata, Muhammad jaya mengatakan bahwa tidak ada yang salah jika pemimpin itu perempuan menjadi Gubernur.

"Maju terus Ketua. Kita sudah prediksi adanya opini gender akan dibangun. Hal ini sangat kontraproduktif dengan perkembangan demokrasi, HAM, yang menempatkan posisi kaum perempuan termarginalkan dalam politik," ujar Muhammad Jaya.[san]