Berita

Khofifah/net

Politik

NU Pecah Karena Khofifah Maju, PDIP Bisa Ambil Untung

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2017 | 01:24 WIB | LAPORAN:

Kans Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur (Jatim) dinilai akan berpengaruh terhadap peta politik di daerah tersebut. "Pembantu Jokowi" itu juga dinilai dapat memutuskan rencananya maju tanpa seizin "Bosnya".

"Kalau Khofifah mau nyalon (mencalonkan diri), dia bisa mengundurkan diri. Maju tidaknya Khofifah bakal mempengaruhi konstalasi politik," tutur pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno saat berbincang dengan redaksi, Sabtu (9/9).

Menurut Adi, dengan majunya Khofifah, berpotensi memecah suara Nahdatul Ulama (NU) di Jatim. Khususnya, dukungan terhadap kandidat lainnya, Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul.


"Kalau Khofifah maju, suara NU pasti terbelah. Yang struktural lebih condong ke Gus Ipul. Yang kultural, terutama majelis-majelis perempuan NU ke Khofifah," paparnya.

Selain itu, menurutnya, wanita yang masih menjabat sebagai Menteri Sosial itu juga memiliki daya magnet elektoral yang bisa membuat partai lain mendukung dia.

Di tengah suara NU yang terbelah ini, lanjut Adi, PDIP akan berpikir ulang untuk menentukan jagoannya.

"PDIP bisa mencari celah dan peruntungan di suara NU yang terbelah itu. Khofifah peluang menangnya cukup besar saat ini. Di level grass root Khofifah cukup populis dan mengakar," pungkasnya.

Untuk diketahui, KPU RI telah menetapkan waktu pencoblosan Pilkada Serentak 2018, yaitu tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Dari jumlah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.[san]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya