Kapolri Jenderal Tito Karnavinan mengapresiasi kesempatan yang diberikan Partai Golkar terhadap dirinya dalam memberikan materi penegakan hukum dalam upaya menciptakan keamanan dan stabilitas sosial dalam acara Diklat Komunikator Politik di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).
Menurutnya, selama ini dia tidak pernah menghadiri acara partai politik manapun. Hal tersebut untuk menjaga netralitas Polri. Tito sengaja datang karena merasa kehadirannya bersifat sebagai pemateri di acara ini.
"Saya mau ambil posisi polri yang netral, disini saya lihat net content-nya bukan acara politik tapi pendidikan. Kalau pendidikan sifatnya netral, polisi juga punya kepentingan untuk sumbangsih menyampaikan persoalan yang kita hadapi," ujar Tito saat mengawali pemaparannya.
Tito menjelaskan, penegakan hukum, keamanan dan HAM merupakan tangungjawab bersama Warga Negara Indonesia. Terlebih perkembangan globalisasi tidak bisa dicegah.
Menurut Tito ada dua fenomena besar yang bisa mempengaruhi sistem di Indonesia. Pertama yakni demokratisasi dan kompetisi global.
"Dalam demokratisasi Indonesia mengalami sejarah panjang untuk mendapatkan demokratisasi. Namun banyak yang memanfaatkan demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan demokrasi dijabarkan dalam arti luas baik dalam bentuk kebebasan memberi pendapat," jelasnya.
Tito mencontohkan, aksi demonstrasi dan menyatakan pendapat di Makassar, bisa berujung pada pelanggaran hukum. Pendemo lebih memilih membajak truk tangki bahan bakar minyak, atau membakar ban dan bentrok dengan polisi dibandingkan menyatakan aspirasinya.
"Demokrasi diterjemahkan oleh mereka bukan lagi menyampaikan pendapat tapi gimana bajak tangki bakar ban bentrok dengan polisi. Begitu. Kemudian tangki berhasil dibawa kemana, itu menurut mereka kebebasan. Oleh karena itu kuncinya adalah perkuat aturan hukum yang disepakati bahwa itu tidak benar," ujar Tito.
Selain itu, dalam konteks menyampaikan pendapat di media yang belakangan menjadi trand di masyarakat. Sankin ngehitsnya, penyampaian pendapat di media sosial malah berujung pada pemberitaan tidak benar (Hoax), ujaran kebencian dan SARA.
Menurut Tito semua orang bisa berbuat apapun di media sosial, baik berbicara positif maupun negatif.
"Oke saja kalau positif, kalau negatif? Dia (konten negatif) dikuot lagi secara profesional seperti Saracen itu. Kerjaannya tiap hari begitu. Beli akun Facebook yang ada satu juta follower. Bisa dibanyangkan dia (Saracen) tinggal posting berita, agenda tertentu, bisa mengadu bangsa. Ini harus ada aturan aturan dengan kuncinya rule of law," jelas Tito.
Fenomena kedua yakni kompetisi global, Mantan Kepala BNPT itu menilai penegakan hukum di Indonesia harus dituntut untuk mengikuti perkembangan global. Salah satunya mengenai ancaman kelompok teror ISIS.
Menurut Tito, tidak sedikit WNI berangkat ke Suriah untuk ikut berjuang bersama ISIS. Disisi lain, Indonesia tidak memiliki aturan terkait WNI yang kembali dari Suriah. UU terorisme sekarang ini, sambung Tito dibuat untuk menyikapi agar tidak terjadi kembali kasus-kasus serangan teror bom bali I dan II.
"Sekarang kasusnya ini mereka (WNI) berangkat ke Suriah, pulang ke Indonesia hukumnya tak ada. Kalau mereka ada pemalsuan (dokumen) oke bisa kita tindak, kalau tidak ada pemalsuan surat, paling di-BAP 7 hari pulang, dan enggak tahu kemana buat jaringan baru," ujar Tito.
Dia mengingatkan, kader Partai Golkar bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh polisi, namun harus melibatkan semua elemen baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Masalah hukum di era demokrasi, lanjut Tito, sangat penting. Lagian, bagian terpenting dalam demokrasi itu sendiri adalah supremasi hukum.
"Saya harap rekan-rekan sebagai kader, entah di legistlatif eksekutif yudikatif untuk mampu menangkap apa yang terjadi dalam perubahan internasional, bisa mengangkat apa resiko demokrasi yang sekarang kita terapkan kemudian juga berpikir apakah demokrasi seperti ini yang kita harapkan," pungkasnya.
[sam]
