Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan, yang tergabung dalam Kelas Ngobrol Persoalan Indonesia atau "Ngopi" Doktoral IPDN, menilai pejabat publik dan birokrat perlu mengedepankan etika pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
"Fungsi pemerintahan yang dimaksud seperti pengaturan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan. Artinya, fungsi pemerintahan akan terganggu saat pejabat publik tidak menjalankan etika pemerintahan," kata salah satu pemerhati, Saddam Al Jihad, di Jakarta, Sabtu (9/9).
Aktivis PB HMI ini juga mengatakan, diperlukan pembangunan gagasan untuk keseimbangan antar lembaga. Artinya, perlu ada aturan yang mengatur dan menyeimbangkan fungsi DPR, peran KPK, dan lembaga kehakiman. Jadi, keadilan antar lembaga dalam menjalankan dan memaksimalkan fungsinya dapat berdasarkan aturan yuridis formil.
"Sebagai manusia yang menjabat sebagai pejabat publik, sudah semestinya mengedepankan etika pemerintahan sekaligus etika sosial dalam mengelola pemerintahan," tegasnya.
Kelas Ngopi Doktoral IPDN mempunyai bahasan kenegaraan dan kebangsaan dengan sederhana. Kelas Ngopi Doktoral IPDN ini digagas oleh Zainudin Amali, yang saat ini menjabat Ketua Komisi II DPR RI juga mahasiswa Doktoral IPDN.
Gagasan dari para mahasiswa doktoral dianggap sebagai suplemen yang berharga untuk perbaikan setiap lembaga, organisasi, dan bidang masing-masing. Kontribusi pemikiran dalam Kelas Ngopi ini menjadi rutin setelah kelas formal selesai.
[ald]
