Berita

Saleh Daulay/Net

Politik

Komisi IX Minta Pemerintah Tambah Anggaran BPOM

SABTU, 09 SEPTEMBER 2017 | 05:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar menambah alokasi anggaran bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Desakan itu merupakan respon atas penandatanganan Perpres 80/2017 tentang BPOM yang dilakukan Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus lalu.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay bahwa dalam perpres itu diamanatkan adanya penambahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru dan juga pembentukan kantor-kantor baru BPOM di tingkat kabupaten/kota di daerah.

"SOTK itu adalah deputi bidang penindakan. Selama ini, BPOM lambat bertindak karena harus berkoordinasi dengan instansi lain. Dengan adanya deputi bidang penindakan ini, diharapkan BPOM lebih cepat dalam menangani persoalan obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia," jelas Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9).


Selain itu, Saleh menilai bahwa pembentukan kantor BPOM di kabupaten/kota di daerah sangat penting. Sebab, balai-balai POM yang kini hanya ada di ibukota provinsi tidak cukup efektif untuk mengawasi seluruh kabupaten/kota yang ada.

Kata politisi PAN itu, penguatan peran BPOM harus menjadi prioritas pemerintah karena ini berhubungan dengan perlindungan warga negara dalam mengkonsumsi obat dan makanan .

"Kami merekomendasikan agar BPOM segera membicarakan persoalan ini dengan Kemenkeu dan Bappenas. Mudah-mudahan ada hasilnya. Masih ada waktu sebelum APBN 2018 ditetapkan," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya