Berita

Andi Akmal Pasluddin/Net

Politik

Produksi Singkong Melimpah, Kenapa Kemendag Masih Impor

SABTU, 09 SEPTEMBER 2017 | 00:14 WIB | LAPORAN:

Sikap Pemerintah yang masih membuka keran impor singkong membuat anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin geleng-geleng kepala.

Ini lantaran produksi singkong dalam negeri sudah sangat melimpah. Dia khawatir, impor tersebut mematikan petani singkong dalam negeri.

Berdasarkan data di Kementerian Pertanian (Kementan), impor songkong cukup besar. Sepanjang Januari-Juli 2017, impor mencapai 296 ribu ton. Sedangkan selama Juli 2017, impor sebesar 47,1 ribu ton. Impor ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan tepung gaplek, tepung singkong, tepung mocaf, tepung tapioka, dekstrin, maltosa, dan lainnya.


Akmal tak menyalahkan Kementan dalam impor ini. Kata dia, impor ini terjadi karena ulah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Masalahnya ada di Kemendag. Seharusnya Kemendag ini kalau mau impor singkong, koordinasi dulu dengan Kementan apakah produksi singkong petani kita ini kurang atau cukup. Kalau begini, ya mati para petani kita," tegas Akmal, Jumat (8/9).

Politisi PKS ini yakin betul Indonesia tidak kekurangan singkong. Dengan wilayah yang begitu luas, pasokan singkong juga ada hampir di semua daerah. Produksinya cukup melimpah karena singkong relatif gampang ditanam.

Akibat adanya impor itu, kata Akmal, banyak petani singkong menjerit. Di Lampung dan di Pati contohnya, para petani menjerit karena harga singkong jatuh akibat adanya impor itu.

"Kita malah pernah dengar harga singkong petani jatuh sampai Rp 300 per kilogram. Ini sangat menyedihkan,” ucapnya.

Dia menduga, masih adanya impor ini karena ulah mafia. Yang mengherankan, Kemendag tetap mengizinkan impor itu.

"Jadi jangan sampai permainan importir menjadikan kita sebagai bangsa yang ketagihan impor. Impor ini mematikan petani kita. Bisa-bisa, mereka tidak mau menanam singkong lagi karena tidak ada penghargaan," cetusnya.

Dia pun meminta Kementan tidak ragu menegur Kemendag terhadap impor singkong ini. Sikap tegas Kementan diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dari permainan impor yang memang lebih banyak dikuasai mafia.

"Kementan harus tegas. Kalau produksi singkong berlebih, jangan beri rekomendasi. Karena, impor ini ada mafianya, kepentingan segelintir orang yang dapat mematikan pangan kita. Pertanian akan dianggap tidak menarik lagi kalau kebanyakan impor," cetusnya.

Dia tidak memungkiri bahwa impor singkong ini sangat menarik bagi para importir. Sebab, harga singkong di luar negeri ini jauh lebih murah dari petani. Hal itu karena menanam singkong di luar negeri lebih efektif, efisien, dan mendapat subsidi dari pemerintah. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya