Berita

Politik

Usulkan Nama Cagub, Kiai NU Tapal Kuda Titip Surat Untuk Megawati

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2017 | 18:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur menyerahkan surat berisi nama calon gubernur yang mereka dukung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Surat dititipkan kepada Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, selaku utusan khusus Megawati yang bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Byt Al Hikmah, Pasuruan, pimpinan KH Idris Hamid.

Dalam pertemuan silaturahmi itu, puluhan kiai NU Kota dan Kabupaten Pasuruan atau wilayah Tapal Kuda menyampaikan aspirasi mengenai situasi politik nasional dan juga upaya kebersamaan Nahdliyin-PDIP dalam mengusung calon di Pilkada Jawa Timur.


Setelah sekitar satu jam sesi tanya jawab, pertemuan ditutup dengan penyerahan surat berisi nama cagub yang didukung Kiai NU. Surat dalam amplop tertutup itu diserahkan kepada Basarah untuk disampaikan kepada Megawati agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan calon yang diusung pada Pilkada Jawa Timur.

"Surat dari Kiai Idris mewakili bapak-bapak kiai ini akan saya sampaikan kepada Ibu Megawati. Besok hari Minggu di Malang karena kebetulan memang ada rapat kerja Tiga Pilar Partai," kata Basarah saat menerima surat tertutup dari KH Idris Hamid, di akhir pertemuan silaturahmi di Ponpes Byt Al Hikmah, Pasuruan, Jumat (8/9).

Para kiai yang hadir dalam silaturahmi itu antara lain KH Irsyad Muchdhor, Kiai Ikhya', KH Said Kholil, KH Abd Hadi, KH Alwi Ahmad Sahal, dan KH Abd Hayyi. Adapun Basarah didampingi Sekjen Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi PDIP), Falah Amru, dan Ketua DPP Bamusi, Nu'man Bashori; serta Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi.

Basarah dalam sambutan silaturahmi mengatakan, dirinya diutus secara khusus oleh Megawati untuk menyampaikan pesan penting dan ajakan kebersamaan kepada NU dalam hal-hal strategis kebangsaan. Ditegaskannya, NU dan nasionalis memang sudah punya hubungan baik sejak sebelum negara Indonesia merdeka.

Sementara itu, KH Idris Hamid menyampaikan apresiasinya kepada PDIP karena sudah mengajak para kiai dan ulama berdiskusi dalam pengambilan keputusan politik yang begitu penting. Apa yang dilakukan PDIP mengingatkannya pada apa yang dilakukan Bung Karno.

"Pak Karno sudah jadi Presiden, mau angkat menteri saja minta pendapat Kiai Wahab (KH Wahab Chasbullah). Tradisi konsultasi dengan ulama seperti dilakukan Bung Karno ini sangat penting. Ini momentum untuk mengembalikan tradisi Soekarnoisme," ungkapnya. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya