Berita

Agung Sunarto/RMOL

Hukum

OTT KPK, MA Langsung Nonaktifkan Ketua Pengadilan Tipikor Bengkulu

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2017 | 03:12 WIB | LAPORAN:

. Mahkamah Agung (MA) menonaktifkan sementara Ketua Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kaswanto.

Penonaktifan tersebut berkaitan dengan ditetapkannya status tersangka kepada hakim dan panitera PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan terkait suap.

"MA juga telah menonaktifkan sementara ketua pengadilan Tipikor Bengkulu selaku atasan langsung hakim tersebut. Dan juga panitera pengganti PN Tipikor Bengkulu sebagai atasan panitera tersebut," kata Ketua Muda Bidang Pengawasan MA, Sunarto saat konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9).


Sunarto menyebutkan, alasan penonaktifan tersebut karena kedua atasan itu juga turut bertanggungjawab dan badan pengawasan Mahkamah Agung. Mulai malam ini hingga besok MA akan memeriksa ketua dan panitera tersebut.

"Apakah yang bersangkutan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan memadai terhadap anak buahnya. Kalau tidak terbukti, kita akan rehabilitasi, pulihkan, kembalikan ke posisi awalnya," katanya.

"Kalau yang bersangkutan tidak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak buahnya, penonaktifkan pejabat struktural akan diteruskan permanen," tambah Sunarto.

Ia menjelaskan penonaktifan itu berdasarkan Peraturan MA Nomor 8/2016 tentang pengawasan pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan Badan Peradilan.

"Kami tidak main-main apabila ada aparatur, atasan langsung bertanggung jawab juga. Dan ini sudah ada surat penonaktifan sementara sambil menunggu kekuatan hukum tetap Ketua Pengadilan dan Panitera dinonaktifkan sementara, dipekerjakan di Pengadilan Tinggi Bengkulu," jelasnya.

Hakim Dewi dan Panitera pengganti Hendra ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap Rp 125 juta dari PNS Syuhadatul Islamy dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK.

KPK menyebutkan bahwa suap yang diberikan diduga terkait penanganan perkara dengan terdakwa Wilson SE agar dijatuhi hukuman ringan majelis hakim di Tipikor PN Bengkulu.

Wilson terjerat kasus korupsi kegiatan rutin tahun 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya