Berita

Foto/RMOL

Hukum

KPK Segel Tiga Ruangan Pengadilan Tipikor Bangkulu

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 23:30 WIB | LAPORAN:

. Tim satuan tugas KPK menyegel tiga ruangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Penyegelan tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap hakim dan panitera Tipikor PN Bengkulu.

"Untuk kepentingan penanganan perkara, tim juga menyegel beberapa ruangan di pengadilan Tipikor Bengkulu," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9).

Tiga ruangan tersebut diantarnya meja dan file kabinet di ruangan Panitera Pengganti, Hendra Kurniawan, meja dan file kabinet hakim anggota lain di ruangan hakim, serta meja dan file kabinet di ruangan Hakim Anggota, Dewi Suryana.


Dalam kegiatan operasi senyap itu, KPK mengamankan enam orang. Diantaranya, Hakim Anggota PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana; Panitera Pengganti PN Tipikor Bengkulu, Hendra Kurniawan; PNS keluarga terdakwa Wilson, Syuhadatul Islamy; pensiunan Panitera Pengganti, Dahniar; PNS berinisial S; dan seorang swasta inisial DEN.

Basaria menyampaikan, OTT itu menyangkut kasus suap terkait penanganan perkara terdakwa Wilson SE. Suap diberikan agar hakim menjatuhi hukuman ringan kepada Wilson di Tipikor PN Bengkulu.

Wilson terjerat kasus korupsi kegiatan rutin tahun 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) di Kota Bengkulu.

"Pada 20 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta. Dakwaan 1 primair tidak  terbukti. Dakwaan 1 subsider dinyatakan terbukti," jelas Basaria.

KPK menduga uang yang disepakati untuk mengamankan putusan Wilson tersebut sebesar Rp 125 juta. Dalam OTT itu juga KPK menyita sejumlah uang yang diindikasikan sebagai pemberian suap.

"Ketika OTT dilakukan, tim menemukan uang di rumah DSU (Dewi Suryana) sebesar Rp 40 juta. Kemudian menemukan sisa uang Rp 75 juta yang diduga bagian komitmen fee Rp 125 juta di rumah DHN (Dahniar). Hal ini masih akan didalami tim KPK," ucap Basaria. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya