Sebanyak 2000-an warga pengungsi Gunung Sinabung yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Korban Erupsi Gunung Sinabung merasa diabaikan dan tidak diperhatikan pemerintah selama mengalami bencana erupsi.
Koordinator Gerakan Rakyat Korban Erupsi Gunung Sinabung Henriko Sembiring menegaskan bahwa pemerintah harus memenuhi janji-janjinya yang pernah disampaikan ke para pengungsi di kamp-kamp pengungsian.
"Tuntutan kami adalah agar pemerintah memenuhi janjinya akan membayarkan sewa rumah dan sewa lahan yang sudah dijanjikan,†ujarnya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (7/9).
Para pengungsi sendiri menggelar aksi unjuk rasa guna menagih janji pemerintah tersebut. Henriko bilang, selain urusan kebutuhan mendasar, mereka juga menuntut kepada pemerintah agar segera merealisasikan janjinya untuk melakukan percepatan relokasi tahap ketiga terhadap para pengungsi, dengan menyediakan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi.
"Selain itu, biaya pendidikan anak sekolah sebagaimana telah dijanjikan oleh pemerintah akan diberikan, sampai sekarang tidak ada. Kami menuntut supaya itu dipenuhi,†jelasnya.
Yang paling urgen, lanjut dia, para pengungsi menuntut segera dilakukannya pembebasan lahan bagi pengungsi. "Dijanjikan pembebasan lahan pengungsi di Jalan Tembus Kabupaten Karo-Langkat. Kami meminta segera juga itu dilakukan,†tutur Henriko.
Aktivis kemanusiaan di pengungsian yang juga pengungsi, Jepri Maradona Bangun mengatakan, aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran tidak ada keseriusan pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka.
"Padahal, semua datang berkunjung, Presiden datang, menteri datang, Kapolri datang, Kapolda datang, kok tidak serius memperhatikan dan memenuhi janji-janjinya kepada para pengungsi yang sudah kian banyak yang sekarat ini,†ujar Jepri.
Aksi unjuk rasa akan terus diikuti oleh para pengungsi hingga tuntutan mereka dipenuhi, sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah. Aksi dilakukan dari Taman Makam Pahlawan Kabanjahe menuju kantor Bupati karo dan kantor DPRD kabupaten Karo.
Selain itu, menurut dia, aksi-aksi akan terus dilakukan, sampai mereka ditolong dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
"Aksi berikutnya hari Senin, 11 September 2017, di kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Karo,†ujar Jepri.
[sam]
