. Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengapresiasi Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dari tuntutan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, yang merupakan BUMD Pemprov Jawa Timur.
Menurut Adriansyah, tuntutan tesebut sangat jauh dari Dahlan, sebab sejauh yang diketahuinya, Dahlan merupakan sosok yang tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi terkait aset milik pemerintah.
"Beliau orang baik dan sudah pantas diputus bebas oleh hakim dan semoga cobaan buat Pak Dahlan berakhir," ujar Afriansyah dalam pesan singkat, Rabu (6/9).
Lebih lanjut, Afriansyah juga mengapresiasi pengacara Dahlan Iskan, yakni Prof. Yusril Ihza Mahendra yang berhasil mengawal kasus Dahlan hingga dinyatakan bebas. Menurut penilaiannya, Yusril yang juga menjabat ketua umum DPP PBB itu telah berjuang untuk memperjuangkan pihak yang terzalimi.
"Selamat untuk Prof. Yusril yang mengawal kasus Dahlan hingga terbukti tidak bersalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Dahlan Iskan dari tuduhan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha. Jurubicara Pengadilan Tinggi Surabaya Untung Widarto memastikan upaya banding Dahlan Iskan dalam perkara ini telah dikabulkan.
"Sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada pekan lalu menjelang Idul Adha," ujar Untung kepada wartawan di Surabaya, Selasa lalu (5/9).
Dahlan Iskan mengajukan banding setelah dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 21 April lalu. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menilai Dahlan Iskan, yang menjabat Direktur Utama PT Panca Wira Usaha pada kurun waktu 2000-2010, telah menabrak aturan saat menjual aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kediri dan Tulungagung, yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya saat itu selain memvonis hukuman pidana tehadap Dahlan Iskan selama dua tahun, juga menjatuhkan denda Rp 100 Juta, subsider dua bulan penjara, serta menyatakannya sebagai tahanan kota.
Untung menjelaskan, terjadi perbedaan pendapat atau "dissenting opinion" dari anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai Hakim Dwi Andriani saat menimbang vonis perkara Dahlan Iskan tersebut.
"Satu anggota dari majelis hakim berpendapat Dahlan Iskan bersalah. Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.
Dengan begitu, dia memastikan, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah mematahkan vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang berarti kini Dahlan dinyatakan tidak bersalah.
Saat ini, lanjut Untung, Pengadilan Tinggi Surabaya sedang merapikan berkas putusan perkara tersebut untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya. "Yang jelas putusannya sudah turun, sekarang tinggal proses administrasinya saja," ungkapnya.
[rus]
