Sekitar 30 orang petani dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gurem, Kabupaten Rembang Jawa Tengah menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta.
Sejak hari Senin (4/9), mereka mendirikan tenda di depan Istana Negara dengan harapan Presiden Jokowi mau menemui dan mendengar aspirasi mereka.
"Harapan kami cuma Pak Jokowi. Sama siapa lagi kami mengadu, Mas? Pemerintah daerah sudah tidak mendengar," kata kordinator aksi, Ngatiban, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9).
Dikatakan Ngatiban, para petani dari kawasan Pegunungan Kendeng itu datang dengan biaya sendiri tanpa sponsor dan donatur.
"Patungan dengan uang sendiri, kami naik mobil travel sehari semalam dari Rembang," jelas Ngatiban.
Massa petani itu berkumpul di bawah tenda plastik dengan beberapa bilah bambu sebagai penopang, sambil menyayikan lagu-lagu perjuangan dan lantunan tembang Jawa. Mereka menunggu kepastian dari pemerintah terkait putusan hukum atas PT Semen Indonesia yang masih beroperasi di Kabupaten Rembang.
Padahal, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 16 Oktober 2016 menyatakan kegiatan PT Semen Indonesia melanggar hukum dan harus dihentikan lantaran tak memiliki AMDAL.
"Sudah 11 bulan dari keluarnya putusan itu PT Semen Indonesia tak menggubris dan tetap beroperasi, bahkan berencana untuk melakukan peledakan batu gamping yang berdampak bagi masyarakat," tambah Ngatiban.
Selain melanggar putusan MA, Semen Indonesia juga mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHI) yang menyatakan daerah CAT Watu Putih tidak bisa ditambang karena merupakan kawasan karst yang menjadi penopang sumber air.
"Petani di sana mau ngapain lagi mas? Hasilnya semua mati akibat debu. Jagung, cabai, ketela dan hasil tani lainnya, enggak bisa lagi jadi penghidupan, "keluh Ngatiban.
Kata Ngatiban, para petani akan terus menggelar aksi sampai ada perwakilan dari Istana Presiden berdialog dengan mereka.
"Pokoknya sampai Pak Jokowi atau anak buahnya datang," kata Ngatiban.
Dia tegaskan, pembangkangan hukum oleh PT Semen Indonesia tidak dapat terus dibiarkan. Indonesia sebagai negara hukum sedang diuji, apakah hukum cuma bisa menjerat masyarakat miskin atau berlaku pula bagi seluruh subyek hukum yang melakukan pelanggaran termasuk korporasi besar.
[ald]
